Malang Raya

Pemkab Malang Gandeng Kantor Imigrasi untuk Cegah Keberangkatan Tenaga Kerja Ilegal

Pemkab Malang jalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi dalam upaya mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal

Pemkab Malang Gandeng Kantor Imigrasi untuk Cegah Keberangkatan Tenaga Kerja Ilegal
SURYAMALANG.COM/Ahmad Amru Muiz
Bupati Malang, Rendra Kresna 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Pemkab Malang jalin kerjasama dengan Kantor Imigrasi dalam upaya mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal itu dilakukan karena Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah dengan kontribusi PMI cukup banyak dewasa ini.

Bupati Malang, H Rendra Kresna mengatakan, pihaknya tidak bisa mengelak kenyataan besarnya PMI asal Kabupaten Malang.

Ada beberapa akibat yang bisa terjadi, yakni akibat positif maupun negatif dari banyaknya masyarakat Kabupaten Malang yang memilih menjadi PMI.

"Akibat positifnya seperti masyarakat di Malang Selatan, menjadikan taraf hidup keluarga PMI meningkat setelah kesejahteraan ekonominya bertambah, padahal dulu bisa dikatakan keluarga minus," kata Rendra Kresna, Senin (23/4/2018).

Hanya saja, menurut Rendra, selain segi positif seperti sumber devisa bagi negara, keberadaan PMI juga seringkali menimbulkan berbagai persoalan. Di antaranya masih banyaknya PMI yang keberangkatannya non prosedural dari Kabupaten Malang yang hingga kini masih sulit dicegah.

"Mereka berangkat dari PT di luar Kabupaten Malang itu yang jadi masalah hingga sekarang," ucap Rendra.

Persoalan itu menjadi serius, ungkap Rendra, ketika PMI non prosedural saat berada di luar negeri tersandung masalah hukum. Pemkab Malang kesulitan untuk bisa memberikan perlindungan kepada PMI asal Kabupaten Malang tersebut karena berangkat dari PT di luar Kabupaten Malang.

"Untuk itu, ke depan kami ingin kantor pusat PJTKI ada di Kabupaten Malang, dan jangan di Jakarta. Karena bila ada masalah selalu dilempar ke kantor PJTKI pusat dan itu menyulitkan Pemkab berkoordinasi," tandas Rendra.

Dan untuk mengantisipasi pengiriman PMI non prosedural tersebut, ungkap Rendra, Pemkab Malang telah menerapkan pengawasan mulai dari tingkat bawah. Yakni pengawasan dilakukan sejak PMI mengurus surat di desa atau kelurahan yang semakin diperketat untuk mencegah PMI non prosedural.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved