Pendapat Pengamat UMM Soal Kemenangan Sutiaji dalam Pilkada Kota Malang

SURYAMALANG.COM, DAU – Pasangan calon (paslon) Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko (Sae) menang Pilkada Kota Malang versi penghitungan cepat.

Pasangan Sae mengalahkan pasangan Anton-Syamsul Mahmud (Asik), dan Yaqud Ananda Gudban-Wanedi ((Menawan), Rabu (27/6/2018).

Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Rinekso Kartono MSi menyatakan hal ini akibat anomali demokrasi.

Yaqud, dan Anton masih ditahan KPK karena masalah perubahan APBD 2015.

( Baca juga : Begini Wajah Nia Ramadhani Saat Masih ABG, Beda Banget Sama Sekarang: Mikhayla Banget )

Bagaimana pandangan Rinekso soal kemenangan SAE?

Berikut wawancara Rinekso dengan SURYAMALANG.COM, Kamis (28/6/2018).

Tanya (T) : Bagaimana pendapat Bapak tentang hasil hitung cepat Pilkada yang sementara ini dimenangkan pasangan Sae?

Jawab (J): Ini kan anomali demokrasi. Secara teoritik sulit dijelaskan. Bahkan secara subtantif demokrasi juga tidak ketemu. Sebab kita terjebak para prosedur demokrasi. Artinya, siapapun bisa jadi kontestan walaupun itupun koruptor. Dan kebetulan, Sutiaji ini mendapat durian runtuh dari anomali demokrasi itu. Jika demokrasi berjalan, maka Sutiaji pasti tidak akan terpilih.

( Baca juga : Update Transfer Liga 1 - Arema Kedatangan Kiper Baru, 3 Pemain Jalani Trial di Persib Bandung )

Sebab dari sisi modal-modal politik, Sutiaji juga minim. Mulai dari finansial, figur, dan sebagainya. Dia masih kalah dengan M Anton (incumbent walikota). Tapi karena anomali itu, dia diuntungkan. Namun sayangnya UU nya belum mengarah kesana. Sehingga siapapun bisa jadi kontestan. Aneh Indonesia ini. Sudah jelas cacat, rakyat masih disuruh memilih atas nama hukum.

Akibatnya, pergantian pemimpinan tidak maksimal atau memilih pemimpin yang diharapkan masyarakat. Dengan anomali ini, maka jadi tidak linier dengan karakter Kota Malang sebagai kota pendidikan. Mestinya ya mencerminkab karakter orang yang punya visi pendidikan dan biografis yang bagus. Sehingga terjadi demokrasi yang menyimpang. Tapi atas nama demokrasi tetap bisa dijalankan.

T: Jika mengubah kontestan yang bermasalah berarti negara harus mengeluarkan anggaran lagi. Ini mungkin jadi pertimbangan?

( Baca juga : Inikah yang Biasa Nagita Slavina Lakukan Setelah Bangun Tidur? Coba Perhatikan Lingkaran Merah )

J: Soal biaya di pilkada juga anomali. Demokrasi kapital. Jika tidak kaya akan sulit menjadi kontestan demokrasi. Mestinya bukan orang kaya atau tidak. Tapi kredibel atau tidak menjadi pemimpin. Sehingga yang terpilih jadi pemimpin adalah siapa yang punya duit. Kalau seperti itu ya sudah. Sehingga menjadi paradigma.

T: Dengan perolehan suara SAE saat ini apa berarti masyarakat juga realiatis?

J: Ya karena memang tidak ada pilihan lainnya. Pada masyarakat yang patuh tidak ada pilihan lain karena mungkin takut dosa. Golput itu tidak dosa. Orang yang sudah tahu pemimpinya bagaimanya, jika gak baik ya gak dicoblos. Kalau tidak baik, ya tidak dicoblos ya wajar. Dulu, saat pilkades ada tradisi demokrasi lokal yang menghadirkan bumbung kosong. 

( Baca juga : Tulisan Mantan Istri Opick Menyayat Hati, Banyak Warganet Sedih Membacanya )

Kalau yang menang bumbung kosong, maka ada tiga kontestan lain, pasti akan diulang lagi sampai bisa mengalahkan bumbung kosong itu. Bumbung kosong itu untuk mewadahi yang memberikan suara golput. Sehingga bisa dihitung. 

Kalau di Kota Malang diterapkan tradisi lokal bumbung kosong ini, mungkin yang menang bumbung kosong. Ini supaya tidak terjadi anomali demokrasi. Dengan adanya itu, maka bisa untuk mengontrol suara golput. Saat pilwali 2013, suara golput mencapai 40 persen. Berarti 60 persen memilih. 

Untuk menang kan harus 50 persen plus satu. Kalau 60 persen, berarti mendapat suara 31 persen. Tapi saya yakin tidak murni 31 persen. Pasti ada politik uang. Yang murni mungkin 20 persen. Di Indonesia, tiap ada pemilihan, yang menang selalu golput. Jika menggunakan demokrasi lokal sebagaimana masyarakat desa, maka bisa menjadi alat kontrol untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari bumbung kosong.

T: Apa pemerintah sudah siap itu meski ini sudah jadi demokrasi lokal?

( Baca juga : Ririn Ekawati Blak-blakkan, Sempat Mikir Tamara Bleszynski Jutek Ternyata yang Terjadi Sebaliknya )

J: Ya tergantung political will nya. Pemerintah desa saja sudah bertahun-tahun siap, masa pemerintah modeen gak siap? Ini masalah political will. Di desa, mencari petinggi itu benar-benar orang tertinggi. Tertinggi pada manusia, non manusia seperti jin, setan dan bisa mengendalikan alam. Pada manusia, petinggi harus bisa mengatasi maling dll agar tak ngrusui kampung.

Kemudian bisa mengatasi jin, setan agar masyarakat desanya tidak kesurupan dan mengendalikan alam karena mampu menentukan kapan mulai tanan dan menanam apa. Jadi petinggi harus sempurna. Karena itu jika kalah dengan bumbung kosong, maka dicari terus yang terbaik sampai bisa mengalahkan bumbung kosong.

Orang 'sakti'pada zaman modern adalah baik pada intelek dan moralnya. Agar tidak muncul crime demokracy. Banyak kepala daerah ditangkap KPK.

( Baca juga : Baru Menikah 7 Hari, Lelaki Ini Langsung Ajukan Cerai, Istrinya Ternyata Berjenggot )

T: Apa sejak penangkapan dua calon walikota oleh KPK sudah ada bapak sudah memprediksi ini?

J: Tinggal melihat angka resmi golputnya berapa. Kalau pada 2013 lalu kan 40 persen. Jika 2018 ini golputnya tinggi, maka masyarakat sadar demokrasi karena tidak layak dipilih. 

T: Apa harapan buat walikota terpilih nanti?

J:Kota Malang sudah kehilangan identitas, sudah terdegradasi. Pertama sebagai pusat kebudayaan, heritage, rumah-rumah cagar budaya dirobohkan. Walikota harus tahu itu. Yang kedua, identitas warga Malang juga kabur. Sehingga tidak beda dengan orang Surabaya, Madura dll.

Pada tahun 70-80an, bahasa Malangan masih ada. Sekarang sudah musnah. Masalah lingkungan hidup juga terdegradasi. Tapi bersyukurnya adalah masyarakat Malang mau maju. Ini karena ada basis lembaga-lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, dan sebagainya.

( Baca juga : Sipir Terpaksa Tembak Mati Merpati Ini, Lihat Isi Tas di Punggung Merpati Itu! )

Tapi perlu perhatian angka HIV AIDS, problem sosial. Yang terakhir adalah pengontrolan pasar modern agar tida sampai ke kampung agar mbok-mbok tetap jualan. Tunduklah pada rakyat bukan pada pemilik modal. Jika tidak, maka akan kuwalat jika tidak amanat. Penjara akan menunggu.

T: Biasanya setelah dilantik, kepala daerah terjadi disharmoni dengan pasangannya. Di beberapa daerah terjadi seperti itu sehingga tidak ada job jelas buat pasangannya. Bagaimana agar tidak terjadi?

J: Yang penting, sepanjang fokus pada rakyat, saya yakin akan tetap satu. Sering jadi masalah kan ketika mulai memikirkan diri sendiri dan golongannya. Maka akhirnya tidak seiring sejalan. Ada disharmoni atau disorganisasi. Jika terjadi seperti itu, maka pemerintahan tidak efektif. Maka, jadilah pemimpin untuk kepentingan umum.