Pilgub Jatim

Risma Lapor Megawati Perihal Kecurangan Massif di Pilgub Jatim

ada sejumlah kecurangan masif yang menyebabkan kandidat nomor urut dua ini kalah dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

Risma Lapor Megawati Perihal Kecurangan Massif di Pilgub Jatim
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat menggelar temu jurnalis terkait pertemuan Megawati-Mahathir, Jumat (29/6/2018). 

SURYAMALANG.COM - Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini menemui Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Risma ingin melaporkan sejumlah penyebab kekalahan pasangan calon Gubernur Jatim yang diusung partainya, Saifullah Yusuf-Puti Soekarnoputri di Pilgub Jawa Timur.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, ada sejumlah kecurangan masif yang menyebabkan kandidat nomor urut dua ini kalah dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

"Saya melakukan penelitian di lapangan bersama relawan saya. Hasilnya, memang ada sesuatu yang (pelanggaran) masif. Hal ini sudah saya laporkan ke Pak Sekjen (Sekjen PDI Perjungan, Hasto Kristianto) dan Ibu (Megawati)," kata Risma di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (29/6/2018) sebagaimana dikutip Kompas.com, Jumat (29/6/2018).

Menurutnya, temuan tersebut bisa menjadi antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang rencananya berlangsung pertengahan tahun depan.

"Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan di Pilgub ini. Namun, hal ini bisa menjadi antisipasi di pileg dan pilpres," tambah Walikota Surabaya dua periode ini.

Risma enggan merinci kecurangan yang ia maksud. Ia hanya menyayangkan apabila kontestasi pilkada diwarnai kecurangan. "Kalau prosesnya saja tidak betul, misalnya menghalalkan segala cara, maka nanti ke depannya kalau memimpin juga berpotensi ada masalah," kata Risma.

Menurut Risma, apabila calon kepala daerah menang tanpa kecurangan, maka ia tidak akan punya beban saat menjalankan tugas.

Risma lalu bicara soal keterpilihannya ia di Pilkada Kota Surabaya selama dua periode yang ia sebut tanpa kecurangan.

"Sehingga, saya buat kebijakan apapun itu berdasarkan kajian-kajian akan kebutuhan masyarakat bukan lainnya," katanya.

Wakil Sekjen PDIP, Eriko Sotarduga yang hadir dalam kesempatan itu juga enggan menjelaskan kecurangan yang dimaksud oleh Risma. Eriko beralasan saat ini PDIP masih menyiapkan data-data terkait kecurangan tersebut.

"Kita harus mempersiapkan data, tentu tidak boleh kita hanya menyampaikan tanpa data dan fakta. Nanti kita tunggu lah. Karena proses rekapitulasi dan penghitungan belum selesai," kata dia. (bob)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved