Pilkada Kota Malang

Tingkat Partisipasi Tak Mencapai Target, Panwaslu Berikan Sejumlah Catatan

Zae menegaskan pihaknya bakal mengevaluasi semua tahapan Pilkada, termasuk kenapa tingkat partisipasi tidak maksimal

Tingkat Partisipasi Tak Mencapai Target, Panwaslu Berikan Sejumlah Catatan
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Proses rekapitulasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali (Pilkada) Kota Malang dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Kamis (5/7/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Tingkat partisipasi pemilih di Kota Malang saat Pilkada 2018 mencapai 65,66 persen. Ketua KPU Kota Malang Zaenudin mengakui tingkat partisipasi pemilih ini tidak sesuai dengan target awal KPU yakni minimal 70 persen.

"Tingkat partisipasi di Pilkada Kota Malang 2018 mencapai 65,66 persen, memang tidak sesuai dengan target. Namun naik dibandingkan dengan Pilkada 2013. Naik sekitar 1 persen. Saat Pilwali 2013, tingkat partisipasi mencapai 64,5 persen," ujar Zaenudin usai rekapitulasi suara hasil Pilkada di Kantor KPU Kota Malang, Kamis (5/7/2018).

Rata-rata tingkat partisipasi di lima kecamatan se-Kota Malang di kisaran 65 persen. Zae menegaskan pihaknya bakal mengevaluasi semua tahapan Pilkada, termasuk kenapa tingkat partisipasi tidak maksimal.

"Tentunya kami akan evaluasi pelaksanaan Pilkada di semua tahapan," kata Zaenudin.

Sebelumnya, SURYAMALANG.COM berbincang dengan Komisioner KPU Kota Malang Ashari Husen. Dia menyebutkan beberapa faktor yang memungkinkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Malang hanya di kisaran 65 persen.

Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi adalah adanya dua pasangan calon kepala daerah yang tidak lengkap.

"Ada dua Paslon yang tidak lengkap. Calon wali kotanya tidak ada secara fisik karena kesandung persoalan hukum, sehingga itu mempengaruhi pilihan pemilih," kata Ashari.

Selain itu, penahanan beberapa anggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) cukup mempengaruhi minat pemilih. Para anggota dewan yang ditahan bisa berperan sebagai vote getter jika mereka tidak ditahan.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Malang Alim Mustofa menyampaikan catatan Panwaslu terkait pelaksanaan Pilkada Kota Malang 2018.

"Pertama, persoalan pencatatan administrasi pemilih, terkait data pemilih. Seperti pencatatan DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPPh (daftar pemilih yang memakai formulir pindah pilih), juga DPTb (pemilih yang memilih memakai KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik)," kata Alim.

Kedua, Panwaslu melihat adanya ketidaksinkronan data antara Pilgub dan Pilkada. Dari catatan SURYAMALANG.COM, ketidaksinkronan data ini antara lain terlihat di jumlah pemilih DPPH maupun DPTb di masing-masing kecamatan antara Pilgub dan Pilwali.

Ketiga, terkait pemilih yang memakai KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb), Panwaslu meminta supaya nama-nama pemilih itu segera masuk ke DPT.

"Jumlahnya banyak lho ada sekitar 7.000an orang. Itu harus segera masuk ke DPT, terutama untuk kebutuhan Pileg dan Pilpres 2019," tegas Alim.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved