Breaking News:

Surabaya

Jelang Pemilu, Istri Almarhum Munir Tolak Penghargaan dari Tokoh Politik

SUCIWATI: Kita juga melihat bagaimana #Jokowi ngomong soal kasus hak asasi manusia, tapi juga malah ngangkat penjahat HAM.

fatimatuz zahroh
Suciwati, istri almarhum pejuang HAM Munir bin Said Thalib, saat berkunjung ke rumah Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa, Selasa (14/8/2018). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Suciwati, istri pejuang HAM Munir Said Thalib, menolak isu HAM dijadikan alat untuk menuai kepercayaan publik saat Pemilu.

Menurutnya, cara semacam itu merendahkan upaya penegakan HAM.

Hal itu dia sampaikan karena belakangan cukup banyak tokok politik yang mendadak ingin menunjukkan rasa peduli HAM untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Yang terakhir, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, juga berniat memberikan penghargaan pada Munir sebagai pejuang HAM.

"Selalu selalu seperti itu, seolah-olah mereka peduli padahal kalau sudah naik menjadi pejabat, sudah lupa," kata Suciwati saat berkunjung ke rumah Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Selasa (14/8/2018).

Ia mengingatkan, pada 2014 lalu, tokoh seperti Gita Wirjawan, Anies Baswedan, Prabowo, dan juga Jokowi menyatakan ingin ke Omah Munir di Kota Batu.

"Kalau yang di tahun ini, aku langsung aja membuat pernyataan untuk coblos dua-duanya dalam Pilpres, maka seertinya keduanya tidak jadi ke Omah Munir," ucapnya.

Hal yang sama juga menjadi alasan ia menolak pernghargaan yang akan diberikan  Muhaimin untuk Munir.

Ia mengatakan, penghargaan ini adalah bagian dari cara mendompleng untuk mencari popularitas politik.

Ia mengaku sudah berkali-kali belajar dari pengalaman sejak tahun 2004.

Saat itu, katanya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan datang dan mengatakan jangan bersedih hati tentang Munir.

SBY lantas berjanji membantu menyelesaikan kasus kematian Munir yang nyata-nyata diracun. Namun hingga SBY rampung jabatannya, belum ada bukti yang jelas menurut Suci.

"Kita juga melihat bagaimana Jokowi ngomong soal kasus hak asasi manusia, tapi juga malah ngangkat penjahat HAM," katanya.

Suci berharap, masyarakat Indonesia bisa sama-sama mendorong orang-orang yang memang kredibel untuk menjadi calon pemimpin.

"Jadi harus benar-benar berdasarkan rekam jejak. Saya harap para pelanggar HAM tidak boleh mencalonkan diri, itu yang penting dan hari ini kan tidak begitu, yang diperhatikan hanya syarat administratif saja," pungkasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved