Surabaya

Segelintir Orang Tuntut Rp 270 Miliar Akibat Penutupan Dolly, Ini Tantangan Balik dari Risma

"Mereka perlu dukungan dan lingkungan yang normal. Ayo mana tunjukkan warga yang class action itu ber-KTP Dolly tidak," kata Risma.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: yuli
SURYAMALANG.COM/Erwin
ILUSTRASI PELACUR. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menurunkan tempo bicaranya saat menanggapi perkembangan eks lokalisasi Dolly.

Saat ini, sebagian orang yang mengatasnamakan warga Kampung Dolly menggugat Pemkot Surabaya senilai Rp 270 miliar. 

Mereka menuntut ke Pengadilan Negeri Surabaya melalui mekanisme class action. Sebab sejak Wali Kota Surabaya menutup total lokalisasi Dolly pada 2015 lalu, warga kehilangan pekerjaan. 

"Jangan mengusik ketenangan Dolly yang sudah tertata dengan tatanan baru. Jangan hanya segelintir orang tidak suka, merusak Dolly yang sudah tenang," reaksi Risma saat ditemui usai membuka seleksi Beasiswa Liverpool di Stadion Tambaksari. 

Risma belum tahu persis bentuk class action yang dimaksud. Namun dia meyakini bahwa itu hanyalah ulah sebagian kecil warga yang tidak suka Dolly berkembang menjadi warga yang normal. 

"Lebih eman (sayang) generasi mendatang. Mereka perlu dukungan dan lingkungan yang normal. Ayo mana tunjukkan warga yang class action itu ber-KTP Dolly tidak," kata Risma.

Dia juga menyebutkan jangan sampai segelintir orang itu malah menyalahkan orang banyak. Apalagi saat ini warga Dolly sudah banyak yang nyaman dengan dunia baru yang lebih mendukung masa depan anak di eks lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

"Segelintir orang mengusik Dolly yang tenang. Itu tidak adil. Saya menutup Dolly dengan penuh pertimbangan bersamaan dengan penutupan lokalisasi-lokalisasi yang lain," kata Risma. 

Penutupan Dolly menurut Risma sudah tepat. Apalagi juga diikuti solusi. Banyak bentuk usaha warga Dolly yang saat ini berkembang. Mulai sablon, batik, hingga sandal. Usaha baru ini sebagai ganti sumber perekonomian yang lebih beradab selain prostitusi. 

Begitu pula, aspek kenyamanan hidup anak-anak yang bermukim di kawasan eks-lokalisasi Dolly. Menurutnya, anak-anak di Dolly juga berhak memiliki masa depan yang bagus. Sama dengan anak di wilayah Surabaya lain. 

"Warga Dolly punya hak hidup normal seperti warga lain. Saya juga ingin menyelamatkan anak-anak di Dolly. Karena, anak-anak itu juga punya kesempatan hidup normal yang sama," kata Risma. 

Puluhan warga Dolly yang menamakan diri Karang Taruna Putat Jaya (FORKAJI) berdemo di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (30/8/2018). Mereka menuntut pihak PN menolak gugatan pembukaan kembali tempat hiburan oleh warga Dolly yang lain. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved