Jember

Sosialiasi Gratifikasi, Traktir Makan Bupati Tidak Boleh Lebih Dari Rp 200 Ribu

Pengertian gratifikasi dan aturannya terkait batasan dibolehkannya pemberian hadiah kepada PNS dan penyelenggara negara.

Sosialiasi Gratifikasi, Traktir Makan Bupati Tidak Boleh Lebih Dari Rp 200 Ribu
surya malang/Sri Wahyunik
Sosialisasi aturan terkait Gratifikasi di Pemkab Jember oleh KPK, Kamis (13/9/2018) 

SURYAMALANG.COM, JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Kamis (13/9/2018). Sosialisasi tersebut diikuti oleh Bupati Jember Faida, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Jember.

Grup Head Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Andy Purwana mengatakan, Pemda menjadi target sasaran sosialisasi pengendalian gratifikasi.

"Karena pengendalian gratifikasi ini masih baru tahun 2001, jadi terus kami lakukan sosialisasi terutama di pemerintah kabupaten dan kota," ujar Andy.

Di hadapan ratusan peserta itu, Andy menjelaskan tentang pengertian gratifikasi dan aturannya. Antara lain batasan dibolehkannya pemberian hadiah kepada PNS dan penyelenggara negara.

"Contoh PNS atau penyelenggara negara mau mentraktir ibu bupati, itu boleh saja tapi ada batasannya maksimal Rp 200 ribu saja," kata Andy yang disambut tawa peserta.

Sedangkan batasan uang buwuh atau bantuan untuk hajatan dari PNS atau penyelenggara negara maksimal Rp 1 juta.

"Berapa ibu dan bapak disini beri sumbangan kalau bupati mantu?. Ada batasannya, maksimal Rp 1 juta," ucap Andy. 

Ditegaskan Andy, jika PNS dan penyelenggara negara menerima hadiah atau gratifikasi maka maksimal 30 hari harus sudah melaporkannya ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau ke KPK.

Jika lebih dari 30 hari tidak melapor, maka bisa diduga si penerima memiliki niat menerima gratifikasi bahkan sampai suap.

"Kalau tidak melaporkan ancaman pidana maksimal 20 tahun ada di depan mata. Namun kalau belum 30 hari sudah melapor, maka ancaman pasal itu akan gugur," tandas Andy.

Ancaman penerima gratifikasi di Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hukuman pidana minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved