Kaji Mbing Akan Stop Sementara Rekruitmen Tenaga Honorer, Setahun Butuh Rp 56 Miliar

SURYAMALANG.COM, MADIUN - Bupati Madiun yang baru dilantik, Ahmad Dawami Ragil Saputro berencana menghentikan rekrutmen tenaga honorer baik Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) sementara waktu.

Kebijakan moratorium ini diwacanakan mengingat tingginya beban anggaran daerah setiap tahun yang mencapai Rp 56 miliar, untuk menggaji sekitar 2000 tenaga honorer.

Hal itu disampaikan saat acara sarasehan dengan ribuan pegawai Pemkab Madiun di Pendopo Ronggo Djoemeno Kabupaten Madiun, Selasa (25/9/2018) siang.

Ahmad Dawami atau yang dikenal Kaji Mbing, menyampaikan dari jumlah tenaga honorer sebanyak 2000 orang, sebagian besar merupakan tenaga pengajar atau guru di berbagai sekolah di wilayah Madiun. Selama ini, proses rekrutmen tenaga honorer baik GTT ataupun PTT berada di masing-masing instansi.

"Setiap tahun, ada kenaikan anggaran yang dikeluarkan pemkab. Padahal, pemkab tidak tahu yang merekrut siapa. Sampai hari ini, beban kita hampir Rp 56 miliar, sangat tinggi sekali. Awalnya memang tidak membebani, tapi tunggu tiga tahun atau lima tahun lagi, itu akan menjadi beban pemkab," kata Kaji Mbing.

Atas dasar kebutuhan pelayanan, tenaga honorer memang dibutuhkan. Akan tetapi, untuk saat ini perlu adanya penghentian sementara rekrutmen tenaga honorer. Apalagi, tahun ini Pemkab Madiun mendapat kuota rekruitmen CPNS.

Rencananya, Pemkab Madiun akan melakukan evaluasi terhadap 2000 tenaga honorer, kaitannya dengan beban kerja dan kebutuhan. Setelah dilakukan evaluasi, nantinya apabila memang dibutuhkan akan dilakulan rekrutmen.

Setelah ini, rekrutmen tenaga honorer, tidak lagi dilakukan oleh instansi yang membutuhkan. Rekrutmen tenaga honorer akan dilakukan dengan sepengetahuan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan nantinya akan didata agar BKD memiliki data valid untuk memetakan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Madiun.

"Jangan sampai sekolah melakukan rekrutmen tanpa koordinasi BKD," kata Kaji Mbing.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto, mengatakan tenaga honorer memang masih dibutuhkan. Sebab, setiap tahunnya ada sekitar 200 orang PNS yang pensiun.

Sehingga kebutuhan terhadap tenaga honorer ini juga mendesak guna memenuhi kebutuhan pegawai di setiap instansi.

"Saat ini antara guru yang pensiun dengan guru yang masuk itu tidak seimbang. Untuk itu masih diberikan ruang untuk mengangkat guru honorer supaya kegitan di sekolah tetap berjalan," jelas Tontro.