Breaking News:

Lamongan

Ratusan Guru Honorer Di Lamongan Kembali Gelar Demo Tuntut Kejelasan Aturan Dan Gaji

Jika hari ini tuntutan tidak dipenuhi, para guru honorer yang jumlahnya ratusan orang akan melakukan mogok massal mengajar

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Achmad Amru Muiz
surya malang/Hanif Manshuri
Aksi demo guru honorer katagori dan non katagori di Lamongan, Selasa (2/10/2018) 

SURYAMALANG.COM,  LAMONGAN - Ribuan guru katagori (K2) dan non katagora di Lamongan kembali menggelar aksi demo. Kali ini, Selasa (2/10/2018), massa guru menggelar demo dengan satu sasaran ingin  menemui Bupati Lamongan, Fadeli. Aksi demo tersebut berbeda dengan demo sebelumbnya, Rabu (26/9/2018), dengan tiga sasaran yakni, Diknas, DPRD dan BKD.

Jumlah massa kali ini jauh lebih besar dari demo sebelmnya yang hanya sekitar 500 guru.
"Jika hari ini tuntutan kita tidak dipenuhi, kita akan melakukan mogok massal mengajar," kata Ketua Forum Honorer Sekolah Non Katagori (FHSNK), Syukran dalam orasinya.

Orasi Syukran itu langsung disambut teriakan gegap gempita menyetujui akan rencana mogok massal mengajar tersebut. "Setuju...," teriak para pahlawan tanpa tanda jasa ini sembari mengepalkan tangannya.

Syukran mengungkapkan kejengkelannya, karena seolah pemerintah hanya memperhatikan guru PNS. "Jangan hanya memperjuangkan guru PNS dan sertifikasinya saja. Sementara kita (honorer, red) hanya nomor sebelas," ucap Syukran.

Sejumlah perwakilan guru honorer bergiliran melakukan orasi orasi, sementara 11 orang perwakilan guru honorer diterima Asisten 1 Heru Widi di lantai 2 Kantor Pemkab Lamongan.

Lima tuntutan yang diajukan para guru honorer diantaranya, meminta kepada pemerintah pusat segera mengeluarkan PP ASN terkait perekrutan PPPK, bupati segera menerbitkan SK pengangkatan untuk GTT/PTT SD dan SMP negeri sebagai honorer daerah, DPRD diminta membentuk Panja Raperda tentang honorarium GTT, PTT, meminta pemda memberikan upah yang layak pada tenaga honorer Rp 1, 8 juta serta memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Asisten 1 Pemkab Lamongan, Heru Widi dihadapan perwakilan guru honorer mengungkapkan, apa yang menjadi tuntutan para honorer akan dikomunikasikan dan ditampung. Jawaban itupun tidak memuaskan perwakilan guru.

"Setiap kami demo dan diterima, janjinya mesti diusahakan. Tidak ada yang memuaskan jawabannya," ungkap salah satu perwakilan guru honorer.

Adanya penambahan tenaga GTT yang muncul setiap tahun dipersoalkan perwakilan massa di ruang Bina Praja.
"Kami tidak ingin jawaban politis," katanya.

Hingga kini, guru honorer masih melakukan aksi demo sambil menunggu hasil pertemuan perwakilan yang diterima Pemkab Lamongan.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved