Malang Raya

Giliran Diadili, Bekas Anggota DPRD Kota Malang ini Mengaku Gila!

Kata Arief, istilah THR yang dimaksud para saksi itu adalah uang pokok pikiran, sampah, dan beragam gratifikasi.

Giliran Diadili, Bekas Anggota DPRD Kota Malang ini Mengaku Gila!
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Priyatmoko Oetomo saat masih berstatus anggota DPRD Kota Malang berada di ruang tunggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta untuk menjalani pemeriksaan, Jumat (13/10/2017). Politisi PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono terkait kasus gratifikasi pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Sebagian dari 18 anggota DPRD Kota Malang menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, Rabu (10/10/2018) siang.

Mereka adalah Priyatmoko Oetomo, Wiwik Hendri Astuti, Mohan Katelu, M Zainudin dan Slamet.

Semua dicecar perihal uang pokok pikiran (pokir), uang sampah, dan sejumlah gratifikasi dalam APBD 2015.

Usai sidang, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arief Suhermanto, mengatakan, keterangan Mohan, Slamet, dan Zainudin cukup kooperatif.

"Mereka mengakui uang itu diterima dan dibagikan, begitu juga bendahara PDIP kala itu, yakni Yudis Tri Yudiani," ujar Arief, Rabu (10/10/2018).

Arief menambahkan, pembagian uang kala itu terbagi dalam dua tahap, yakni Rp 115 juta dan Rp 100 juta.

"Kami mencoba untuk membuktikan dakwaan kami terkait pertemuan informal dalam pembahasan itu, walaupun agak digeser-geser sedikit dengan istilah THR, tapi konten isinya tetap sama," sambungnya.

Kata Arief, istilah THR yang dimaksud para saksi itu adalah uang pokok pikiran, sampah, dan beragam gratifikasi.

"Karena, dalam bukti-bukti sebelumnya serta percakapan yang ada, mereka semua yang kami lakukan intercept (penyadapan) itu tidak ada pembahasan THR, tapi membahas tentang uang sampah dan uang pokok pikiran, contohnya tadi ada rekaman yang kami putar terkait pimpinan DPRD, yaitu Wiwik selaku wakil ketua dan Rahayu juga sebagai wakil ketua," tandasnya.

Dari fakta persidangan, Wiwik dan Rahayu terdengar jelas meminta tambahan uang kepada Arif Wicaksono yang saat itu menjabat Ketua DPRD Kota Malang.

Jaksa Arief pun menanggapi, hal itu sudah jelas bila keduanya hanya menerima dua bendel uang sampah dan uang pokok pikiran.

"Dia juga mengakui termasuk uang Rp 300 juta itu tadi," bebernya.

Namun, jaksa mengalami kendala saat meminta keterangan dari Priyatmoko.

Priyatmoko tidak bisa mengkonfirmasi karena mengaku sakit.

Baca juga: Jaksa KPK Ungkap Hasil Penyadapan Telepon dan BBM Anggota DPRD Kota Malang

"Keadaan Ketua Fraksi yang berbicara saat itu, (Priyatmoko) itu lidahnya agak kelu, agak bagaimana, sehingga kami mencoba konfirmasi semua, tapi ya tahu sendiri tadi seperti apa," ungkap Arief.

Lalu, saat ditanya terkait kondisi Priyatmoko, Arief mengatakan kondisi itu sudah disampaikan sejak pemeriksaan yang pertama kali, tepatnya saat sidang dengan agenda keterangan saksi dari Kepala Dinas PU, Jarot Sulistiono.

"Saat itu sudah mengatakan sakit, dia mengatakan bahwa ada penurunan ingatan, bahkan ada yang mengatakan gila, tapi kami tak serta merta meyakini hal itu," sebutnya.

Tapi faktanya, dalam sidang pertama kala itu, ketika Priyatmoko dihadirkan, dia bisa menjawab secara baik.

Arief pun menyebutkan, pada saat itu Priyatmoko dapat menanggapi beragam pertanyaan dari JPU dengan jelas dan lengkap.

Namun, pada sidang berikutnya, Priyatmoko memang hadir, tapi saat jaksa memberikan beragam pertanyaan, dia mengaku tidak kuat duduk dalam waktu lama.

"Bilangnya tidak tahan lama untuk duduk karena sakit, padahal saat itu tim jaksa mempersilakan untuk tidak hadir pada saat persidangan, tapi saat kami pantau perkembangannya ternyata yang bersangkutan tetap menjalankan fungsi DPRDnya, bahkan aktif, terakhir kami secara langsung melihat sendiri kondisinya di Terminal 1 Juanda pada 29 Agustus 2018 lalu saat acara penutupan Asian Games 2018, semua anggota DPRD melakukan kunjungan kerja termasuk Pak Moko," kata Arief.

Saat dipantau jaksa, posisi jalan Priyatmoko terlihat tegak, bahkan tidak terlihat seperti sakit seperti halnya orang sakit yang harus dituntun memakai kursi roda atau sebagainya.

Menurut Arief, hal itulah yang melatarbelakangi bahwa keraguan bahwa apakah betul sakit itu bukan berarti tak bisa memberikan keterangan.

Arief meyakini, ada juga saksi atau terdakwa yang sakit permanen namun memang tidak bisa melakukan apa-apa sehingga benar-benar tak bisa memberikan keterangan.

"Kami lihat secara nyata dia bisa beraktivitas bahkan bertolak belakang, karena bisa naik pesawat tanpa ada bantuan kursi roda," ucapnya.

Menurut Arief, tim yang menangani kasus gratifikasi DPRD Malang merupakan tim yang menangani kasus E-KTP Setya Novanto.

Sehingga, lanjut Arief, pihaknya tentu sangat paham perihal tersebut.

"Kami lihat fakta persidangan e-KTP pada Setya Novanto sehingga kami anggap apa yang disampaikan dalam surat keterangan medis itu tak sinkron dengan aktivitas yang bersangkutan," pungkasnya. Pradhitya Fauzi

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved