Tulungagung

105 Desa Di Tulungagung Terancam Tidak Bisa Cairkan DD Dan ADD 2019, Belum Isi SOTK

Tanpa SOTK maka setiap desa tidak mungkin tahu anggaran Siltap setiap perangkat. Tanpa SOTK maka DD dan ADD tidak bisa dicairkan

105 Desa Di Tulungagung Terancam Tidak Bisa Cairkan DD Dan ADD 2019, Belum Isi SOTK
suryamalang.com/David Yohanes
Kabag Pemerintahan Setda Tulungagung, Usmalik. 

SURYAMALANG.COM,  TULUNGAGUNG - Sebanyak 105 pemerintah desa di Tulungagung yang belum melakukan pengisian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Padahal SOTK menjadi ajuan untuk pengelolaan keuangan desa, termasuk Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Data di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung, pemerintah desa yang belum mengisi SOTK tersebar di 15 kecamatan dari 19 kecamatan di Tulungagung.

Kabag Pemerintahan Setda Tulungagung, Usmalik mengatakan, setiap desa harus menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Di dalamnya ada kewajiban mencantumkan susunan perangkat seperti yang diatur dalam Permendagri 84 tahun 2015 tentang pemrintahan desa.

“Kalau SOTK belum diisi, maka tidak bisa menerapkan Siskeudes. Dampaknya nanti pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 9APBDes) 2019,” kata Usmalik.

Lanjut Usmalik, dalam SOTK baru mengacu pada beberapa nomenklatur jabatan dalam Permendagri itu. Nomenklatur ini berkaitan dengan penghasilan tetap (siltap) setiap perangkat. Tanpa SOTK maka setiap desa tidak mungkin tahu anggaran Siltap setiap perangkat. Karena itu bagi desa yang belum menerapkan SOTK baru, maka tidak bisa mencairkan DD dan ADD.

Usmalikmengaku, sudah melakukan sosialisasi SOTK baru ke desa-desa. Namun hingga batas akhir pengisian pada September 2018, masih ada 105 pemerintah desa yang belum mengisi SOTK.

“Kami memperpanjang batas penyerahan SOTK hingga minggu ke-2 Oktober. Kalau masih ada yang belum mengisi, maka tidak bisa lagi mengisi (SOTK),” ucap Usmalik.

Dalam SOTK baru sejumlah jabatan dalam desa langsung mengelola keuangan. Di antaranya adalah Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kasi Perencanaan, dan Kaur Pemerintahan. Pemerintah desa juga akan dibagi dalam tiga kategori, yaitu desa Swakarya, Swasembada dan Swasaya.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono mengaku sudah dilapori soal 105 desa yang belum mengisi SOTK baru. Menurutnya keterlambatan ini antara lain karena desa merasa tidak siap, dan ada yang merasa perlu pendampingan.

“Padahal pendampingan itu sudah ada. Memang ada faktor kesenjangan, karena ada perangkat yang mengemban tugas yang bukan bidangnya, kemudian tidak diberi (tanah) bengkok,” ungkap Supriyono.

Supriyono mengingatkan, pengisian SOTK baru itu sebenarnya sudah berlaku tahun-tahun sebelumnya. Di Tulungagung sudah ada Perda pendukung, namun belum juga diterapkan. Bahkan Perdanya sudah tidak berlaku sebelum dilaksanakan, karena ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru.

“Resiko terburuknya pelayanan masyarakat tidak optimal. Kemudian ada konflik internal Pemerintah Desa, berkaitan dengan bengkok dan sebagainya,” pungkas Supriyono. 

Penulis: David Yohanes
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved