Malang Raya

MCW Ungkap Masih Banyak Kasus di Pemkab Malang, Bupati Selayaknya Mundur!

"MCW juga mendesak Bupati Malang (RK) untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Daerah dengan alasan moralitas," ungkapnya.

MCW Ungkap Masih Banyak Kasus di Pemkab Malang, Bupati Selayaknya Mundur!
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Bupati Malang Rendra Kresna (rompi tahanan) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/10/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Malang Corruption Watch (MCW) menduga kasus korupsi banyak terjadi di SKPD Pemkab Malang. Kasusnya pun tidak hanya terkait soal Dana Alokasi Khusus (DAK) saja.

Dalam rilis yang dikeluarkan pada Selasa (16/10/2018), MCW menjelaskan sejumlah SKPD yang diduga terindikasi melakukan tindakan korupsi.

Pertama, MCW menjelaskan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Menurut Divisi Korupsi Politik MCW, Afif M, korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan ini mengakibatkan buruknya kualitas infrastruktur pendidikan di Kabupaten Malang.

"Salah satunya adalah kondisi ruang
kelas yang buruk," ujarnya.

Setelah soal kasus di Dinas Pendidikan, MCW juga merilis dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Menurut MCW, pengelolaan aset milik pemerintahan Kabupaten Malang tidak dilakukan secara tranparan dan akuntabel. Hal tersebutlah yang menjadi dasar munculnya sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset di Kabupaten Malang.

Menurut temuan MCW, dalam LHP-BPK tahun 2008 Kabupaten Malang, MCW menjelaskan bahwa pencatatan aset tetap kantor dan gedung kantor pada neraca per 31 Desember 2008 pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan hasil tukar menukar denga pihak ketiga belum didukung dengan bukti formal yang memadai.

"Tukar menukar aset Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga ini tidak memiliki dasar hukum yang sah," tulis MCW dalam rilisnya.

Permasalahan ini mengakibatkan Pencatatan nilai tanah Rp 1.532.558.674 dan bangunan Rp 12.964.237.957. Pelaksanaan perjanjian tukar menukar tanah dan bangunan aset antara Pemkab Malang dengan pihak swasta itu pun dituding tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian juga ada di Dinas Lingkungan Hidup. Dugaan Korupsi dan Maladministrasi di dinas ini terkait perizinan tambang Pasir Besi Wonogoro. Pertambangan tersebut terletak di Kawasan Hutan Lindung - Suaka Alam - Hutan Wisata sehingga terindikasi bermasalah.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved