Malang Raya

Pemkot Malang Ajukan Empat Raperda untuk Pembahasan 2019

Empat perda baru tersebut adalah perda ruang terbuka hijau (RTH), perda mengenai susunan perangkat daerah, perda pemakaian tempat-tempat tertentu.

Pemkot Malang Ajukan Empat Raperda untuk Pembahasan 2019
alfi syahri ramadana
Rapat paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2019 di kantor DPRD Kota Malang, Selasa (23/10/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyetujui 28 usulan Perda yang akan pada tahun 2019.

Persetujuan tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Penyusunan Peraturan Daerah, Usman Hadi pada rapat paripurna dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah kota Malang tahun 2019 di kantor DPRD Kota Malang, Selasa (23/10/2019).

Dari total 28 perda yang disetujui, ada empat perda baru yang diusulkan oleh pemerintah Kota Malang. Empat perda baru tersebut adalah perda ruang terbuka hijau (RTH), perda mengenai susunan perangkat daerah, perda pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai pemkot dan perda terkait layanan ketenagakerjaan.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menjelaskan bahwa empat perda tersebut tahun 2018 ini memang belum pernah dibahas atau diusulkan. Sehingga keempat perda tersebut merupakan perda baru yang diusulkan untuk menjadi pembahasan pada tahun 2019 mendatang. Ia membeberkan bahwa beberapa perda tersebut nantinya akan berkaitan erat dengan apa yang akan dilakukan oleh pemkot. Salah satunya adalah perubahan perda no 7 tahun 2016 mengenai susunan perangkat daerah.

"Nantinya akan ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan digabung. Hal itu agar lembaganya lebih ramping tetapi tetap kaya fungsi," terangnya Selasa (23/10/2018).

Ia menambahkan bahwa untuk penggabungan OPD tersebut saat ini masih dalam kajian. Namun, Wasto menyebut bahwa semangat yang diusung oleh pemkot adalah restrukturisasi pada lembaga OPD dengan mengurangi jumlah OPD.

"Dalam perjalananya ada beberapa OPD yang dinilai bisa digabung. Sebagai contoh adalah Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian yang kemungkinan bisa digabung," tambahnya.

Sementara itu, untuk beberapa usulan perda lain seperti terkait ruang terbuka hijau (RTH) menurut Wasto adalah untuk pengelolaan. Sehingga, ketika sudah ada perda yang mengatur maka pemkot memiliki dasar hukum yang jelas untuk pengelolaan ruang terbuka hijau.

"Termasuk juga untuk RTH yang sudah ada maupun yang menjadi bagian dari penyerahan Public Service Obligation (PSO) dari pengembang. RTH ini sangat strategis karena menjadi sarana untuk keseimbangan alam," katanya.

Di sisi lain, dua perda lain yang juga diusulkan adalah mengenai perubahan perda no 4 tahun 1997 terkait penggunaan tempat-tempat tertentu yang dikuasi pemkot. Nantinya akan ada aturan detail mengenai penyesuaian dengan aturan-aturan terkini mengenai penggunaan tempat-tempat tertentu yang dikuasai pemkot.

Termasuk juga di antaranya adalah besaran tarif yang ditetapkan. Satu perda lain yang juga diusulkan yaitu mengenai layanan ketenagakerjaan.

"Kalau untuk layanan ketenagakerjaan adalah penghapusan peraturan pungutan yang sebelum ada. Sebab, menurut aturan yang baru tidak ada pungutan untuk layanan ketenagakerjaan. Untuk itu, nantinya aturan biaya retribusi tersebut akan dihapus," tandasnya.

Tags
Malang
Penulis: Alfi Syahri Ramadan
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved