Blitar

KRPK Blitar Minta Polisi Usut Aktor Intelektual Pembuat Surat KPK Palsu

Aktifis KRPK menolak tindakan kriminalisasi terhadap aktivis anti-korupsi dalam kasus surat KPK palsu

suryamalang.com/Samsul Hadi
Para peserta aksi menggelar orasi di simpang empat Lovi Kota Blitar, Kamis (25/10/2018). 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Sejumlah orang yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menggelar aksi damai di Simpang Lovi atau di samping kantor DPRD Kota Blitar, Kamis (25/10/2018). Aksi damai itu untuk mendesak polisi agar segera mengusut pembuat surat palsu KPK.

Peserta aksi menggelar orasi di tengah jalan. Mereka membawa sejumlah poster yang berisikan tuntutan ke polisi agar membongkar tokoh intelektual pembuat surat palsu KPK. Mereka juga menolak tindakan kriminalisasi terhadap aktivis anti-korupsi dalam kasus surat palsu itu.

"Kami minta polisi membongkar tokoh intelektual dalam kasus surat palsu KPK. Kami menolak kriminalisasi terhadap ketua umum (KRPK) kami, aktivis anti-korupsi dalam kasus itu," kata koordinator aksi, Imam Nawawi.

Dia mengatakan, ada konspirasi yang sengaja diarahkan ke Ketua Umum KRPK, M Trijanto, dalam kasus surat palsu KPK.  Ada aktor intelektual yang mendesain kasus surat palsu KPK. "Kami minta polisi independen dalam mengusut kasus ini. Jangan sampai polisi mau ditekan oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Selain itu, KRPK juga akan melaporkan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Blitar ke KPK. KRPK ingin KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kabupaten Blitar. Sejumlah kasus itu, yaitu, kasus dugaan korupsi work shop Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, pada 2012 dan kasus dugaan korupsi dana hibah muapun bansos pada 2013-2015.

Sebelumnya beredar surat panggilan dari KPK yang ditujukan untuk Bupati Blitar dan staf DPUPR Kabupaten Blitar di media sosial Facebook. Surat panggilan dari KPK untuk Bupati itu diunggah oleh akun Mohammad Trijanto.

Trijanto diketahui sebagai koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK). Ia mengunggah postingan itu di laman facebook pribadinya.
Pemkab Blitar sempat mengkonfirmasi kebenaran surat panggilan itu ke KPK.

Ternyata KPK menyatakan tidak pernah mengirim surat panggilan untuk Bupati Blitar maupun pegawai DPUPR Kabupaten Blitar

Saat ini kasus surat palsu KPK yang ditujukkan ke Bupati Blitar dan staf DPUPR Kabupaten Blitar dalam proses penyelidikan Polres Blitar.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved