Breaking News:

Kediri

Mahkamah Agung Kabulkan Uji Materi Perda Perangkat Desa Kabupaten Kediri

Kewenangan kades terkait pengisian dan pengangkatan perangkat desa yang diambil alih Pemkab Kediri bertentangan dengan UU tentang Desa

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Achmad Amru Muiz
suryamalang.com/Didik Mashudi
Saivol Firdaus,MH (tengah) memperlihatkan putusan MA yang mengabulkan uji materi yang diajukan kades, Sabtu (27/10/2018). 

SURYAMALANG.COM, KEDIRIMahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review atau uji materi yang diajukan kepala desa (kades) di Kabupaten Kediri terhadap pasal 9 dan pasal 11 Perda No 5/2017 tentang Perangkat Desa Kabupaten Kediri.

Melalui putusan MA No 28P/HUM/2018 telah mengabulkan permohonan uji materi yang telah diajukan kades.
"Kewenangan kades terkait pengisian dan pengangkatan perangkat desa yang selama ini dirampas dan diambil alih Pemkab Kediri bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan di atasnya yaitu Undang-undang tentang Desa," jelas Saivol Firdaus,MH, kuasa hukum kades, Sabtu (27/10/2018).

Menyusul dikabulkannya uji materi yang diajukan kades, saat ini kewenangan itu telah dikembalikan secara penuh kepada kades. "Kades memiliki kewenangan atribusi yang langsung diberikan oleh undang-undang terkait pengisian dan pengangkatan perangkat desa," jelasnya.

Isi perda yang dibatalkan yakni pasal 9 ayat 1 Pemerintah daerah membentuk tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa tingkat kabupaten. Ayat 2 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan bupati.

Sementara pasal 11 ayat 2, Dalam pembuatan soal ujian bagi calon perangkat desa tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga.

Saivol Firdaus menyebutkan, dengan dibatalkannya kedua pasal tersebut, Pemkab Kediri tidak diperbolehkan lagi membentuk tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa tingkat kabupaten.

"Dalam pembuatan soal ujian dan koreksi menjadi kewenangan penuh dari tim pengisian dan pengangkatan perangkat desa yang dibentuk kades," jelasnya.

Sehingga, proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa menjadi kewenangan penuh dari tim yang dibentuk kades.

Sementara Ashari dari Relawan SB mendesak Pemkab Kediri secepatnya melakukan sosialisasi putusan MA kepada seluruh kades. Sehingga ke depan proses pengisian perangkat desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam gugatan uji materi, perwakilan Kades Kabupaten Kediri memberikan kuasa kepada Saivol Firdaus MH advokat dari Kampus Uniska Kediri dan DR Susianto advokat dari Malang.

Sementara Krisna Setiawan, Plt Kepala Dinas Infokom Kabupaten Kediri saat dikonfirmasi menjelaskan,
mengenai hasil uji materi terhadap Perda perangkat desa sampai saat ini belum menerima pemberitahuan secara resmi.

Namun pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Kediri akan melaksanakan apapun yang menjadi hasil keputusan uji materi tersebut. Selain itu akan sangat mendukung apabila kewenangan pengisian perangkat desa dikembalikan kepada kepala desa dengan fasilitasi dari camat.

Hal itu sesuai dengan konsep awal pengajuan Raperda tentang perangkat desa berdasarkan ketentuan pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved