Bisnis

Terapkan Manajemen Anti Penyuapan, SKK Migas Raih Sertifikat ISO 37001:2016 Dari BSN

ISO 37001:2016 menjadi standar kinerja baru bagi seluruh tim SKK Migas serta eksternal yang terlibat kerjasama dengan SKK Migas.

Terapkan Manajemen Anti Penyuapan, SKK Migas Raih Sertifikat ISO 37001:2016 Dari BSN
TribunJatim.com/Arie Noer Rachmawati
Kepala BSN Bambang Prasetya (kiri) dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi (tengah) usai acara sarasehan program ISO 37001:2016 di Grand City Convention Hall Surabaya. 

Laporan wartawan TribunJatim.com, Arie Noer Rachmawati

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serius memberikan hukuman keras bagi karyawan mereka yang terlibat melakukan suap dalam bentuk apapun.

Tercatat, sepanjang 2015 hingga 2018, lembaga negara yang mengawasi 224 perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas di seluruh Indonesia ini setidaknya telah memecat 10 karyawannya yang terlibat kasus suap.

Tak hanya itu, kini SKK Migas berhasil mendapatkan sertifikat standar ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengatakan, ISO 37001:2016 yang diterima ini menjadi standar kinerja baru bagi seluruh tim SKK Migas serta eksternal yang terlibat kerjasama dengan SKK Migas.

Karena menurutnya, aksi suap itu menyebabkan pengerjaan cost recovery menjadi berbelit sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang tak bisa cepat.

"Harapannya dengan penerapan ISO ini bisa menjadikan sektor hulu migas bersih dari aksi suap, lebih efisien dan pengambilan keputusannya lebih cepat sehingga investasi yang didapat lebih besar," katanya usai acara sarasehan program ISO 37001:2016 di Grand City Convention Hall Surabaya, Jumat (26/10/2018).

Namun, meskipun sudah sertifikasi ISO Anti Penyuapan, diakui Amien, bukan berarti SKK Migas tak sepenuhnya terhindar dari praktik penyuapan.

Ini terbukti dari pernah dicekalnya satu petinggi SKK Migas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Maka dari itu, kami ingin SKK Migas membuat gerakan masif untuk menerapkan anti suap mulai dari lembaga besarnya hingga vendor yang terlibat di dalamnya," katanya.

Dia berharap, ke depannya tak hanya SKK Migas saja yang menerapkan ISO 37001:2016 ini, tapi 224 KKKS serta 6.000 lebih vendor yang sudah kerjasama dengan KKKS juga menerapkan hal yang sama.

Mengingat, nilai cost recovery yang dikeluarkan negara melalui SKK Migas cukup besar setiap tahunnya. Tahun ini saja total biaya cost recovery mencapai USD 11,7 miliar atau sekitar Rp 140 triliun.

"Kalau ada penyuapan terlibat di situ tentu cost coverage naik dan penerimaan negara turun, maka itu suap ini harus dihilangkan. Bayangkan, berapa nilai uang negara yang kita selamatkan jika semua lini pembiayaan tanpa suap," imbuhnya.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved