Bisnis

Ratusan Buruh Demo Di Gedung Grahadi, Tolak Kenaikan UMP Tahun 2019 Sebesar 8,03 Persen

Berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kenaikan UMP yang layak adalah berada di angka 20-30 persen.

TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Buruh Demonstrasi di Depan Gedung Negara Grahadi 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYAMALANG.COM,  SURABAYA - Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya digeruduk ratusan buruh dari berbagai asosiasi, Senin (29/10/2018) siang.

Mereka menyuarakan tuntutan kepada Gubernur Jatim, Soekarwo untuk menaikkan upah dan menolak PP 78 tahun 2015.

Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Pasuruan, Anam Supriyanto yang ikut dalam demonstrasi tersebut mengatakan, sejak PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan disahkan oleh pemerintah para buruh konsisten untuk menolak PP tersebut.

"Dalam PP itu sama sekali tidak menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan kalau kita omong pengupahan di daerah industri khususnya ring 1 dengan PP 78 masih relatif tinggi tapi bagaimana dengan di luar ring 1 misalnya Pacitan Ponorogo yang nilainya sangat rendah sekali," kata Anam.

Anam mengatakan, buruh juga menolak surat edaran Kementerian Tenang Kerja yang kaitanya dengan kenaikan upah UMP, UMK dan UMSK.

"Mereka mematok dengan angka 8.03 persen itu sangat membatasi upah pekerja, apalagi dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik dan cukup tinggi, nah ini saya rasa tidak adil bagi kaum pekerja," kata Anam.

Menurut Anam, berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kenaikan UMP yang layak adalah berada di angka 20-30 persen.

"8.03 persen itu kurang sekali, karena pemerintah beberapa kali menaikkan harga BBM dan tarif listrik, nah dalam kondisi ini sangat memberatkan kami para buruh yang berpendapatan kecil," pungkasnya.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved