Blitar

Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Kota Blitar 2019 Diwarnai Aksi Boikot Anggota DPRD

Ketujuh anggota yang tidak hadir setelah kurang setuju dengan pembahasan (RAPBD) yang tidak jelas

Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Kota Blitar 2019 Diwarnai Aksi Boikot Anggota DPRD
suryamalang.com/Samsul Hadi
Kursi dua wakil ketua DPRD Kota Blitar terlihat kosong dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD Kota Blitar 2019, Selasa (6/11/2018). 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Rapat paripurna pengesahan RAPBD Kota Blitar tahun anggaran 2019 nyaris tidak kuorum, Selasa (6/11/2018). Persoalannya, sejumlah anggota DPRD Kota Blitar tidak hadir untuk memboikot rapat paripurna itu.

Ada tujuh anggota DPRD Kota Blitar yang tidak hadir tanpa keterangan dalam rapat itu. Tujuh anggota dewan yang tidak hadir dua di antaranya wakil ketua DPRD. Keduanya, Totok Sugiarto dari PKB dan Slamet dari Partai Gerindra.

Sedangkan lima anggota lain yang tidak hadir, yaitu, Rahmat Fauzi (PPP), Ito Tubagus Aditya (Demokrat), Yohan Tri Waluyo (Gerindra), Hendry Pradipta Anwar (PDIP), dan Maya Candrawati (Nasdem).

"Kami sangat menyayangkan sikap tujuh anggota dewan yang tidak hadir tanpa alasan dalam rapat paripurna ini," kata Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto.

Glebot mengatakan agenda rapat paripurna kali ini penting, yakni, mengesahkan persetujuan bersama RAPBD Kota Blitar 2019. Rapat paripurna itu menyangkut pembahasan anggaran untuk program tahun depan di Kota Blitar.

"Kami tidak tahu alasan mereka tidak hadir apa. Kami tidak ingin pembahasan yang menyangkut kepentingan masyarakat tersandera masalah seperti itu," ujarnya.

Dia lebih menyayangkan lagi ketujuh anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna berasal dari dapil Sukorejo. Padahal, tahun depan, ada agenda pembangunan besar di wilayah Sukorejo. Yaitu, pembangunan Pasar Legi yang terbakar pada 2016 lalu.

"Pembangunan Pasar Legi itu menyangkut kepentingan masyarakat," katanya.
Jumlah anggota DPRD Kota Blitar ada 25 orang. Dalam rapat itu, jumlah anggota dewan yang hadir 18 orang dan yang tidak hadir tujuh orang. Jumlah anggota yang hadir sudah memenuhi kuorum. Syarat kuorum dalam rapat paripurna minimal dihadiri dua per tiga anggota dewan.

"Awalnya anggota yang hadir pas 17 orang untuk memenuhi kuorum. Lalu ada satu anggota lagi yang datang terlambat. Jadi, total anggota yang hadir ada 18 orang," katanya.

Dikonfirmasi masalah itu, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto mengatakan memang sengaja memboikot rapat paripurna tersebut. Dia juga tidak mengakui pengesahan RAPBD 2019 dalam rapat paripurna itu.

"Saya memang memboikot rapat paripurna itu. Ada tujuh anggota yang tidak hadir termasuk saya. Ketujuh anggota yang tidak hadir Insyaallah sama seperti saya, kurang setuju dengan pembahasan (RAPBD) yang tidak jelas," kata Totok.

Dikatakannya, beberapa anggota dewan sempat meminta tambahan waktu pembahasan anggaran sebelum rapat paripurna dilaksanakan. Tetapi, hal itu tidak disetujui. Padahal, menurutnya, masih ada beberapa struktur penganggaran yang tidak jelas.

Dia mencontohkan soal penganggaran pembangunan Pasar Legi. Sesuai rancangan anggaran untuk pembangunan Pasar Legi sebesar Rp 50 miliar. Tetapi, di Disperindag, anggaran untuk pembangunan Pasar Legi berubah menjadi Rp 41 miliar. Menurutnya tim anggaran Pemkot Blitar tidak konsisten dengan rancangan anggaran yang sudah dibahas sebelumnya.

"Kami hanya ingin ada kebijakan pembangunan yang komperhensif, tidak dicicil sedikit-sedikit. Kalau kebutuhan anggaran untuk Pasar Legi Rp 50 miliar, harus dianggarkan sesuai kebutuhan itu. Agar tidak menyisakan masalah di belakang hari," ujarnya. 

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved