Breaking News:

Surabaya

Keluhan dan Kritik Pengusaha Jatim Terkait Penetapan UMK 2019

Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, usaha kami akan ikut bagus, tentunya pekerja juga akan mendapat reward yang bagus.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: yuli
Tribun Lampung
ILustrasi UMK Surabaya 2019 UMK Sidoarjo 2019 dan UMK Malang 2019 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Terkait penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), Ketua DPP Asosiasi Pengusahaan Indonesia (Apindo) Jawa Timur, Arief Harsono, menyatakan pemerintah daerah terutama Pemprov Jatim seharusnya mengikuti aturan yang berlaku.

"Yaitu PP nomor 78 tahun 2018 tentang formula UMK yang menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Arief ketika dihubungi Jumat (16/11/2018).
Untuk wilayah Jatim, rata-rata UMK yang ditetapkan naik 8,03 persen. Diakui Apindo, itu cukup berat, mengingat itu adalah minimum.

Karena kenyataan di lapangan, tidak bisa berjalan begitu saja. Banyak komponen dalam dunia usaha yang harus dibagi, tidak hanya terkait UKM.

"Pemerintah daerah ikuti aturan PP itu saja. Kalau tidak ini bisa berpotensi mengurangi invetasi dan menjadi persepsi bagi investor, terutama asing, tentang tidak taatnya daerah dengan aturan yang berlaku nasional," ungkap Arief.

Apalagi di Jawa Timur ini, terutama ring I, memiliki UMK yang cukup tinggi hampir sama dengan DKI Jakarta. Padahal tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan biaya hidup Ring I Jatim dengan DKI Jakarta berbeda.

Sementara dibandingkan dengan daerah lain, ada yang terpaut jauh. Seperi di dalam wilayah Jatim sendiri maupun dengan provinsi tetangga, Jawa Tengah dan Bali.

Sementara dua wilayah ini juga sedang agresif melakukan pengembangan dan investasi di sektor industri. Bila di Jatim, terutama ring I mentargetkan banyak invetasi, namun karena UMK dirasa berat, kemudian masih adanya aturan-aturan lain yang harus dipatuhi terkait invetasi, maka itu akan membuat invetasi lari ke daerah lain.

"Kami ingin pengusaha, pekerja dan pemerintah ini bisa seiring berjalan. Seimbang, dan bisa maju bersama-sama. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, usaha kami akan ikut bagus, tentunya pekerja juga akan mendapat reward yang bagus," ungkap Arief.

Penetapan UMK 2019 ini, diharapkan tidak memberi imbas negatif seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana kenaikan UMK dalam tiga tahun terakhir sempat mencapai 30 persen dan itu mengakibatkan pengusaha-pengusaha di wilayah Ring I hengkang memindahkan pabriknya. Tidak hanya ke daerah lain, bahkan juga pindah keluar negeri.

"Sekali lagi, pemerintah daerah harus tegas, jaga kerjasama antara ini dan investasi jangka panjang, serta jangan tunduk atau takut atas tekanan aksi," tandas Arief.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved