Lamongan

Kasus Nuril, Jokowi Tidak Bisa Intervensi. Bila Upaya Hukum Kandas Baru Ajukan Grasi Ke Presiden

Setelah semua upaya hukum dilakukan Nuril kandas, Ia baru bisa turun tangan jika PK ditolak. Dan meminta Nuril mengajukan grasi kepadanya.

Kasus Nuril, Jokowi Tidak Bisa Intervensi. Bila Upaya Hukum Kandas Baru Ajukan Grasi Ke Presiden
suryamalang.com/Hanif Mansyuri
Pesiden Joko Widodo saat menanggapi awak media terkait kasus Baiq Nuril Makmun di Pasar Sidoharjo Lamongan, Senin (19/11/2018) 

SURYAMALANG.COM,  LAMONGAN - Kasus yang menyeret Baiq Nuril Maknun, guru honorer SMAN 7 Mataram ternyata dipantau terus Presiden Joko Widodo. Hal itu diketahui di sela-sela sidak ke Pasar Tradisional di Lamongan Jawa Timur Jokowi memberikan tanggapan terkait kasus tersebut. 

Dalam kasus, Jokowi memastikan tidak bisa mengintervensi "Kasus Baiq Nuril supaya semua tahu. Pertama, tentu kita harus menghormati proses hukum, menghormati kasasi di MA," katanya.

Sebagai kepala pemerintahan, ia tidak mungkin dan tidak bisa intervensi putusan tersebut. "Ini harus tahu," ujar Jokowi di Pasar Induk Sidoharjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11/2018).

Meski tidak bisa intervensi, Jokowi masih memberi solusi mendorong Baiq Nuril untuk mengajukan peninjauan kembali ke MA.

Ia bahkan mendukung langkah hukum Nuril untuk mencari keadilan. Diantaranya, dalam mencari keadilan Nuril masih bisa mengajukan upaya hukum yaitu peninjauan kembali (PK).

"Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya," ungkap Jokowi.

Setelah semua upaya hukum dilakukan Nuril kandas, Ia baru bisa turun tangan jika PK ditolak. Dan meminta Nuril mengajukan grasi kepadanya.

"Kalau PK-nya masih belum mendapatkan keadilan, bisa mengajukan grasi ke Presiden," katanya.

Jokowi berharap tahapannya seperti itu dilakukan dulu. "Kalau sudah mengajukan grasi, nah nanti itu bagian saya," tandasnya.

Ramai muncul ke permukaan, ketika kasus ini ditingkat peradilan di PN Mataram, Nuril masih mendapat keringanan dari hakim dan menjadi tahanan kota. Nuril dinyatakan tidak melanggar UU ITE.

Namun ketika majelis kasasi, MA sebaliknya memvonis Nuril hukuman 6 bulan penjara. Dan wajib membayar denda Rp 500 juta.

Putusan MA ini memicu empati dan simpati masyarakat umum.  Rafi anak Nuril yang paling kecil serta Nuril juga sebelumnya menulis surat untuk Jokowi berisi permohonan kepada Presiden Jokowi agar dirinya dibebaskan.

Permohonan itu ditulis Nuril lewat secarik surat. Banyak yang membelanya, termasuk istri Gubernur NTB. Bahkan ia siap menjadi jaminan Nuril. Juga para pengacara dan dukungan sumbangan untuk Nuril.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved