Blitar

Panwaslu Kota Blitar Copoti Stiker Caleg Di Angkutan Umum Dan Copot Baliho Melanggar Aturan

Petugas gabungan dari Panwaslu, Satpol PP, Dishub, dan polisi sedang melepas stiker APK di angkutan umum yang mangkal di Pasar Legi, Kota Blitar.

Panwaslu Kota Blitar Copoti Stiker Caleg Di Angkutan Umum Dan Copot Baliho Melanggar Aturan
suryamalang.com/Samsul Hadi
Petugas gabungan dari Panwaslu, Satpol PP, Dishub, dan polisi menertibkan baliho APK dinilai melanggar aturan di Kota Blitar, Kamis (22/11/2018). 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Panwaslu Kota Blitar bersama Satpol PP, Dishub, dan polisi menggelar penertiban alat peraga kampanye (APK), di sejumlah titik di Kota Blitar, Kamis (22/11/2018). Petugas gabungan melepas sejumlah APK yang pemasangannya melanggar aturan.

Dari kantor Panwaslu, Jl Tanjung, Kota Blitar, petugas menyisir APK di kawasan Kelurahan Tanjungsari. Lalu petugas bergeser ke jalan raya di depan Pasar Legi. Di jalan raya depan Pasar Legi, petugas mencopoti stiker APK yang ditempel di kaca angkutan umum.

Petugas mendapati beberapa angkutan umum yang mangkal di Pasar Legi kaca mobilnya ditempel stiker calon legislatif. Setelah dari Pasar Legi, petugas menyisir APK di kawasan Kelurahan Tanggung. Petugas mendapati APK yang dipasang dengan cara dipaku di pohon.

Petugas juga mencopoti APK yang dipaku di pohon. Petugas melanjutkan perjalanan ke Jl Sudanco Supriyadi. Petugas kembali menemukan APK yang dipaku di pohon.

"Penertiban APK dilakukan di 21 titik di tiga kecamatan di Kota Blitar. Kami menertibkan APK yang dipasang melanggar aturan," kata Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Blitar, Abdul Azis di sela-sela razia.

Dia mengatakan kategori APK yang dipasang melanggar aturan, yaitu, dipaku di pohon, dipasang di tiang listrik atau rambu-rambu lalu lintas, dan dipasang di kawasan larangan pemasangan APK. Seperti Jl Sudanco Supriyadi masuk kawasan larangan pemasangan APK.

"Termasuk angkutan umum yang kacanya dipasang stiker APK itu juga tidak boleh. Makanya kami mengajak Dishub dalam kegiatan ini. Dishub yang berhak menindak angkutan umum. Kalau APK yang dipasang di pinggir jalan ranahnya masuk Satpol PP," ujarnya.

Selain itu, kata Abdul Azis, Panwaslu juga masih mengkaji pemasangan APK di papan reklame. Ada beberapa APK yang dipasang di papan reklame dan masuk kawasan larangan. Hanya saja, posisi papan reklame itu berada di luar fasilitas umum.

"Kami masih koordinasi dengan kantor perizinan soal itu. Apakah itu masuk pelanggaran apa tidak, soalnya papan reklamenya berada di luar fasilitas umum," katanya. 

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved