Nasional

Bareskrim Polri Ringkus Penyebar Ujaran Kebencian, Termasuk Meme Jokowi Anggota PKI

Mereka menemukan konten berisi pornografi serta foto atau meme dalam unggahannya. Bahkan, ada meme menyebutkan Joko Widodo adalah anggota PKI.

Editor: yuli
KOMPAS.com/Devina Halim
Kasubdit I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes (Pol) Dani Kustoni (tengah) saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018). 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Satu lagi, penyebar ujaran kebencian ditangkap.

Kali ini, yang menangkap langsung dari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Bareskrim menangkap seorang admin akun penyebar berita bohong, pornografi, dan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan golongan (SARA) berinisial JD.

Tersangka ditangkap di daerah Lueng Bata, Banda Aceh pada 15 Oktober 2018. Kasubdit I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes (Pol) Dani Kustoni mengatakan, pelaku menyebarkan informasi-informasi tersebut melalui beberapa akun media sosial dengan nama samaran.

"Modus operandinya dengan mem-posting gambar dan tulisan yang bermuatan tindak pidana hate speech, menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian khususnya terkait dengan SARA," ujar Dani saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

JD juga mengendalikan beberapa akun di Instagram. Dani mengatakan, pihaknya telah mengikuti akun tersebut selama setahun.

Mereka menemukan konten berisi pornografi serta foto atau meme dalam unggahannya. Salah satu meme diunggahnya menyebutkan Presiden RI Joko Widodo adalah anggota PKI.

Barang bukti yang disita oleh penyidik dari tersangka di antaranya terdiri dari, kartu identitas JD, satu unit laptop, dua buah telepon genggam, 24 buah kartu SIM Telkomsel, empat buah kartu SIM Axis, dan tiga buah kartu SIM XL.

Selain itu, penyidik juga mengambil alih lima akun e-mail, dua akun Instagram, satu akun Facebook, dan dua akun Twitter. Pelaku akan dijerat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tersangka juga akan dijerat dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta KUHP. Hukuman maksimal bagi tersangka adalah 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. kompas.com

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved