Kabar Surabaya

Pengemudi Taksi Online Menentang Rencana Aturan Plat Nomor Ganjil Genap di Jatim

Para pengemudi taksi online menolak rencana pemberlakuan aturan nomor kendaraan ganjil genap yang akan diterapkan di Jawa Timur.

Pengemudi Taksi Online Menentang Rencana Aturan Plat Nomor Ganjil Genap di Jatim
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
ILUSTRASI KEPADATAN LALU LINTAS. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Para pengemudi taksi online menolak rencana pemberlakuan aturan nomor kendaraan ganjil genap yang akan diterapkan di Jawa Timur, dan Surabaya akan jadi project percontohannya.

Daniel Lukas Rorong , koordinator driver online Jatim menegaskan, aturan itu bukan solusi terbaik untuk mengatasi kemacetan di Jawa Timur pada umumnya, dan di Surabaya pada khususnya.

“Itu juga akan merugikan driver online dan pengguna (penumpang setia), karena tidak bisa leluasa ‘narik’ dan tidak leluasa order,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin, (3/12/2018).

Menurut dia, aturan itu akan ‘memaksa’ para driver online untuk berbuat tidak jujur (memalsukan nomor polisi) agar tetap bisa ‘narik’ guna kebutuhan hidup sehari-hari.

Dampak lainnya, lanjut Daniel, semakin berkurangnya jumlah driver online karena sebagian besar mobilnya dibeli secara kredit sehingga tidak bisa membayar angsuran tepat waktu gara-gara hanya bisa "narik" sesuai aturan ganjil genap.

“Driver online jadi tidak produktif karena hari kerja driver online akan berkurang 15 hari tiap bulannya,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Dinas Perhubungan Jawa Timur meninjau kembali rencana tersebut.

“Kami meminta pada Dishub Jatim untuk audiens dan mendengarkan aspirasi dari driver online di Jawa Timur,” tandasnya.

Daniel mengatakan, sebenarnya ada beberapa cara yang mungkin bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan di Surabaya.

“Aturan ketat bagi pembeli baru yang akan membeli kendaraan bermotor, harus punya garasi di dalam rumah, pengenaan pajak tinggi bagi pemilik kendaraan bermotor lebih dari 2 untuk nama yang sama, uang muka yang tinggi jika akan membeli kendaraan bermotor dengan cara cicilan, dan lainnya,” kata Daniel.

Selain itu, kemungkinan yang lain, lanjut Daniel, pemberlakuan jam masuk dan pulang berbeda untuk siswa sekolah dan pekerja kantoran (pegawai negeri dan swasta).

“Misal jam masuk untuk siswa sekolah pukul  06.30 dan pulang sekolah pukul 12.00 (reguler) serta pukul 15.00 (full day school). Lalu jam masuk pegawai negeri pukul 07.00 dan pulang pukul 16.00. Sedangkan pegawai swasta masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 17.00 WIB,” tegasnya.

Daniel menyebutkan, pihaknya akan menggugat kebijakan tersebut apabila jadi diterapkan, melalui uji materiil ke Mahkamah Agung (MA). Tribun Jatim/Syamsul Arifin 

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved