Rumah Politik Jatim

Grace Natalie Sebut UU Perkawinan yang Membolehkan Poligami Bukan Datang dari Tuhan

Grace Natalie menyebut UU Perkawinan yang membolehkan poligami merupakan produk hukum yang dibuat oleh manusia, bukan datang dari Tuhan.

psi.id
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Poligami atau beristri lebih dari satu diperbolehkan dalam syariat Islam tetapi dengan syarat yang sangat ketat.

Syariat Islam itu pula yang melandasi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berlaku bagi rakyat Indonesia hanya yang beragama Islam. 

Namun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menyerukan revisi atas Undang-undang tersebut. 

Grace menyatakan, partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami.

Hal tersebut diungkapkan Grace dalam pidato politiknya di Festival 11 yang diselenggarakan di Jatim Expo, Jalan A Yani,  Surabaya, Selasa (11/12/2018) malam.

“PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," kata Grace.

Grace pun menunjukkan hasil riset LBH APIK yang menunjukkan praktik poligami menyebabkan ketidakadilan pada perempuan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga hingga anak yang ditelantarkan.

PSI juga memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi semua pejabat publik di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara. 

Karena menurut Grace, kalangan pejabat publik masih menjadi panutan di Indonesia.

“Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan poligami karena poligami ini adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara ini," ucap Grace.

Aturan Poligami Menurut UU Perkawinan No 1/1974 yang Ditentang Grace Natalie

Grace pun mengatakan undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh manusia dan bukan datang dari tuhan.

"Kalau dirasa merugikan, banyak korbannya, lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, bisa kok, tidak haram, tidak menyalahi apapun untuk direview dan diubah. Kalau memang banyak korban-korbannya kenapa tidak?" pungkasnya.  TribunJatim/Sofyan Arif Candra Sakti

Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved