Kabar Blitar

Tahun Depan Iklan Di Ranah Pribadi Juga Dikenai Pajak Reklame Pemkot Blitar

Rata-rata iklan yang di ranah pribadi belum membayar pajak. Mulai tahun depan akan di tertibkan dan dimaksimalkan.

Tahun Depan Iklan Di Ranah Pribadi Juga Dikenai Pajak Reklame Pemkot Blitar
suryamalang.com/Samsul Hadi
Papan reklame berisi tentang kegiatan Pemkot Blitar terpasang di Jl Merdeka, Kota Blitar, Jumat (14/12/2018). Dipertanyakan soal pajaknya. 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Pemkot Blitar akan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak reklame mulai tahun depan. Semua iklan baik yang dipasang di ranah publik maupun di ranah pribadi akan dikenai pajak reklame.

"Banyak potensi pajak reklame kami yang hilang, terutama yang di ranah pribadi. Rata-rata iklan yang di ranah pribadi belum membayar pajak. Mulai tahun depan akan kami tertibkan," kata Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto J, Jumat (14/12/2018).

Widodo mengatakan, sekarang BPKAD sedang mendata ulang jumlah reklame di Kota Blitar. BPKAD juga menyosialisasikan soal pajak reklame kepada para pengusaha. Khususnya kepada para pemilik toko maupun usaha di pinggir jalan. Sesuai aturan, papan reklame yang dipasang di toko juga harus membayar pajak.

"Kami akan menggenjot pendapatan pajak reklame, sekarang sedang kami lakukan pendataan ulang dan sosialisasi," ujar Widodo.

Dikatakannya, target pendapatan dari sektor pajak reklame tahun ini hanya Rp 575 juta. Tetapi, perolehan pendapatan dari pajak reklame bisa melebih target. Capaian pendapatan pajak reklame tahun ini mencapai Rp 600 juta.

Menurutnya, potensi pendapatan dari pajak reklame masih lebih dari angka itu. Kalau digenjot lagi, potensi pendapatan pajak reklami bisa mencapai Rp 700 juta sampai Rp 800 juta per tahun. "Potensi itu yang sekarang kami gali. Kami bekerjasama dengan PTSP soal izinnya dan menggandeng Satpol PP untuk penertibannya," ujarnya.

Widodo menyatakan ada beberapa faktor yang membuat pendapatan pajak reklame kurang maksimal. Salah satunya, banyak reklame yang bukan komersial. Misalnya, reklame kegiatan Pemkot Blitar maupun kegiatan KPU.
"Selain itu, jumlah event di daerah juga masih jarang. Akibatnya, publikasi soal event maupun produk baru di daerah sangat kurang," ujarnya.

BPKAD juga membuat teroboson untuk menggenjot pendapatan pajak reklame. BPKAD menggandeng kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) membuat layanan perizinan pajak reklame secara online. Dengan sistem itu, pengusaha bisa melihat posisi dan peruntukan uang pajak yang sudah dibayar.

"Dengan sistem online, prosesnya lebih transparan dan mudah. Pengusaha juga bisa mengecek peruntukan uang pajak reklame yang sudah mereka bayar," tuturnya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved