Malang Raya

4 Pemuda Blitar Naik Motor ke Jakarta untuk Desak Revisi UU ITE

Empat pemuda asal Blitar mengendarai dua motor menuju Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan sejumlah petinggi negara lain.

4 Pemuda Blitar Naik Motor ke Jakarta untuk Desak Revisi UU ITE
SURYAMALANG.COM/HAYU YUDHA PRABOWO
Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar membentangkan spanduk dalam aksi long march sejumlah kota di Pulau Jawa di Jalan Tugu, Kota Malang, Sabtu (22/12/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Empat pemuda asal Blitar mengendarai dua motor menuju Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan sejumlah petinggi negara lain, seperti Kejagung, Kapolri, sampai KPK.

Empat pemuda itu adalah Rudi Handoko, Bagus Irawan, Candra Luki, dan Susianto.

Perhatikan Stiker Berhologram Kemenhub Sebelum Naik Bus Selama Libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019

Empat pemuda itu diperkirakan tiba di Jakarta pada 10 Januari 2019.

“Kami ingin minta dukungan terkait gerakan anti korupsi. Pergerakan anti korupsi harus selalu ada sekalipun banyak rintangan,” ujar Rudi kepada SURYAMALANG.COM di Kota Malang, Sabtu (22/12/2018).

Menurut Rudi, di antara penghalang upaya gerakan melawan korupsi adalah Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Aremania Gagal Adukan Koordinator Save Oaur Soccer (SOS), Akmal Marhali ke Polres Malang Kota

Rudi menilai Pasal 17 tersebut adalah pasal karet.

Di antara korban pasal karet itu adalah Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohammad Trijanto.

Polres Blitar menetapkan Trijanto sebagai tersangka kasus penyebaran surat panggilan pemeriksaan palsu KPK yang ditujukan kepada Bupati Blitar dan staf PU PR Pemkab Blitar di akun sosial medianya.

Ramalan Cuaca Kota Malang dan Sekitarnya, Minggu 23 Desember 2018 - Hujan Lokal di Beberapa Tempat

Trijanto terancam melanggar Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 atau pasal 15 UU 1/1946 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Menurut Rudi, penetapan Trijanto sebagai tersangka dinilai terburu-buru.

Pasalnya, Trijanto mendapat surat pemanggilan palsu itu dari kontraktor berinisial YG.

Jalan Tol Pandaan Malang Dibuka Gratis, Perhatikan Kondisi di Lawang dan Jadwal Satu Arah

“Kami anggap itu sudah di-setting. Jadi, ada kontraktor yang sudah memiliki surat itu. Lalu disebar ke beberapa orang, termasuk KRPK yang diterima Trijanto,” ujar Rudi.

Rudi mendesak agar pasal dalam UU itu direvisi karena memiliki bias interpretasi.

“Dengan status tersangka itu, langkah pegiat anti korupsi yang juga merupakan anggota Pokja Perhutani Sosial Nasional sedikit terganggu,” kata Rudi.

Bursa Transfer Liga 1 2019 - Pelatih Baru dan Pemain Baru Arema FC Akan Tiba pada 10 Januari

Penulis: Benni Indo
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved