Kabar Blitar

DPRD Kota Blitar Laporkan Perwakilan Peserta Aksi Dari Karaoke Maxi Brillian Ke Polisi

Sebanyak enam anggota DPRD Kota Blitar mendatangi sentral pelayanan kepolisian (SPK) Polres Blitar Kota melaporkan kasus ujaran yang merendahkan DPRD.

DPRD Kota Blitar Laporkan Perwakilan Peserta Aksi Dari Karaoke Maxi Brillian Ke Polisi
suryamalang.com/Samsul Hadi
Sejumlah anggota DPRD Kota Blitar mendatangi Polres Blitar Kota untuk melaporkan perwakilan peserta aksi dari Karaoke Maxi Brillian yang pernyataannya menyinggung dewan. 

SURYAMALANG.COM, BLITAR - Pernyataan perwakilan peserta aksi dari karyawan karaoke Maxi Brillian yang menyebut anggota DPRD Kota Blitar tidak pancasilais saat menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Kota Blitar, Senin (7/1/2019), berbuntut panjang. Para anggota DPRD Kota Blitar melaporkan kasus itu ke Polres Blitar Kota, Selasa (8/1/2019).

Sebanyak enam anggota DPRD Kota Blitar mendatangi sentral pelayanan kepolisian (SPK) Polres Blitar Kota. Mereka hendak melaporkan kasus ujaran yang merendahkan lembaga DPRD Kota Blitar. Tetapi, petugas SPK langsung mengarahkan para anggota ke ruang Satreskrim Polres Blitar Kota.

"Kedatangan kami untuk melaporkan seseorang inisial S yang melakukan ujaran yang menyinggung DPRD Kota Blitar saat menggelar aksi kemarin," kata Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto saat hendak laporan ke Polres Blitar Kota.

Menurut Totok, pernyataan dari perwakilan karyawan Maxi Brillian itu merendahkan lembaga DPRD. Perwakilan itu menyebut DPRD tidak pancasilais dalam mengeluarkan rekomendasi terkait keberadaan tempat hiburan malam.

Padahal, kata Totok, keputusan DPRD itu sudah sesuai dengan prosedur. Rekomendasi dari dewan itu berdasarkan usulan dari masyarakat. Masyarakat sekitar tempat karaoke itu juga merasa terganggu dengan keberadaan tempat hiburan tersebut.

Dewan juga sudah menggelar rapat internal dalam mengeluarkan rekomendasi itu. Semua fraksi di DPRD Kota Blitar juga sepakat meminta Pemkot Blitar meninjau ulang perizinan tempat hiburan di Kota Blitar. Kalau ada tempat hiburan yang melanggar aturan harus diberi sanksi.

"Rekomendasi penutupan karaoke Maxi Brillian juga sudah sesuai aturan. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Trantibum menyebutkan tempat hiburan yang terdapat tindakan asusila bisa dikenai sanksi berupa pencabutan izin," ujar Totok.

Saat laporan, para anggota DPRD Kota Blitar membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya, laporan hasil audensi dengan Forum Ormas Islam, keluhan dari sejumlah masyarakat di sekitar tempat karaoke, dan sikap semua fraksi di DPRD Kota Blitar soal kasus tempat hiburan.

Selain itu, dewan juga membawa bukti rekaman video aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah karyawan Maxi Brillian di kantor DPRD Kota Blitar. Dalam rekaman video itu ada perwakikan peserta aksi yang menyatakan dewan tidak pancasilais dalam mengeluarkan rekomendasi soal tempat hiburan malam di Kota Blitar.

Sebelumnya, sejumlah karyawan karaoke Maxi Brillian didampingi LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) juga menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Blitar, Senin (7/1/2019). Aksi mereka menuntut Pemkot Blitar untuk mengklarifikasi dan meluruskan opini terjadinya peristiwa striptis di tempat hiburan malam.

Para peserta aksi membawa beberapa poster yang berisikan tuntutan terhadap Pemkot Blitar. Salah satu bunyinya, 'Kami Butuh Hidup, Pikirkan Nasib Kami, Pikirkan Keluarga Kami, Jangan Tutup Tempat Kerja Kami'. Para peserta aksi juga menuding rekomendasi yang dikeluarkan dewan soal keberadaan tempat hiburan malam tidak benar.

"Rekomendasi yang dikeluarkan dewan soal penutupan tempat hiburan malam tidak berdasar. Celakanya, Pemkot Blitar menggunakan rekomendasi tidak benar itu," kata pengacara karaoke Maxi Brillian, Supriarno.

Menurutnya, dewan mengeluarkan rekomendasi itu hanya berdasarkan hasil audensi dengan Forum Ormas Islam. Sedangkan, dari pihak pemilik karaoke belum pernah diklarifikasi soal masalah itu oleh dewan. Dewan langsung mengeluarkan rekomendasi penutupan karaoke Maxi Brillian.

"Kami menganggap rekomendasi yang dikeluarkan dewan tidak pancasilais. Seharusnya dewan juga mengklarifikasi pemilik karaoke Maxi Brillian. Kalau satu ditutup kami juga meminta semua kafe dan karaoke di Kota Blitar ditutup juga," ujarnya. 

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved