Malang Raya

Ini Pendapat Pakar Universitas Brawijaya (UB) Soal RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Tiga pakar Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang memberikan pendapat mengenai RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Ini Pendapat Pakar Universitas Brawijaya (UB) Soal RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Suasana FGD RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di UB Guest House, Selasa (29/1/2019). 

Ia mencontohkan di Hawai, Pembangkit Listrik Tenaga Biothermal (PLTB) untuk mendukung 20 persen kebutuhan daerah itu.

Sedangkan pakar hukum tata negara UB, Dr Aan Eko Widiarto SH MHum mengkritisi aspek penjualan.

Dimana ada kewajiban negara untuk membeli EBT buat masyarakat.

“Misalkan harganya nanti terlalu mahal dan masyarakat tidak beli. Nanti negara akan rugi,” kata dosen Fakultas Hukum UB ini.

Sedangkan dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik UB, Dr Ir Sholeh Hadi Pramono menyatakan EBT sebagai energi alternatif harus dikembangkan.

Karena energi listrik tiap tahun makin terbatas tiap tahunnya.

Untuk menggunakan EBT, para pihak harus dilibatkan semua termasuk masyarakat.

Sejauh ini kendala penggunaan EBT ada. Ia mencontohkan penggunaan solar cell.

“Efisiensinya masih rendah. Sebab butuh instrumen pendukung,” kata dia.

Misalkan akumulator yang usia pemakaiannya terbatas.

“Tapi jangan menyerah! Buat teknologi yang menghasilkan energi pengganti energi fosil,” ungkapnya.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved