Sebut NU Organisasi Radikal, Kemendikbud Akan Tarik Buku Tematik 7 SD Kelas 5

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kemendikbud mereaksi cepat atas protes mengenai isi buku Tematik 7 ‘Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan’ kelas 5 SD.

Buku itu akan ditarik segera. Sedang soft copy tematik itu akan direvisi lewat web Kemendikbud sehingga bisa jadi bahan guru mengajar.

Hal itu disampaikan oleh Mendikbud, Prof Dr Muhadjir Effendy MAP saat berada di UMM, Kamis (8/2/2019).

Di halaman 45 yang menjadi bagian sub tema 1 ‘Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan’ disebutkan ada Masa Awal Radikalisme (1920-1927 an).

Isinya disebut bahwa NU termasuk organisasi radikal atau keras yang tak mau bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda saat itu. Termasuk PKI dan PNI.

“Radikal dalam konteks dengan penjajah Hindia Belanda saat disusun buku itu dulu bahasa yang baik. Tapi sekarang radikal adalah hal sensi,” jelas Muhadjir.

Sehingga dikhawatirkan saat diajarkan di anak-anak bisa keluar konteks.

“Saya mengapresiasi ada guru-guru yang kritis yang langsung menyampaikan ke saya.”

“Sebab mereka yang merasakan suasana di lapangan,” jelas Muhadjir.

Karena tak ingin berlarut, maka diputuskan untuk direvisi.

Dijelaskan, buku itu ada sebagai implementasi dari Peraturan Mendikbud pada 2014 terkait kurikulum 2013.

Dan sejak dipakai, belum pernah ada revisi atas isi buku itu sampai kemudian diprotes 2019.

Ia menyatakan selama kemendikbud dibawah kepemimpinannya belum pernah melakukan revisi buku apapun.

“Yang ada saya menambah Pemendikbud  nomor 24/2018 tentang akan menambah mapel TIK (Teknologi Informatika),” jelas dia.

Siswa kelas 5 baru saja mendapat buku tematik itu. Ada yang belum mulai, ada yang sudah sampai di halaman 30.

Buku Tematik 7 berisi 226 halaman. Sekolah meminjamkan buku itu ke siswa.

Isi lengkap tentang Masa Radikal (1920-1927 an) yaitu “Perjuangan Bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad 20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa itu bersifat radikal/keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan azas non kooperatif/tidak mau kerjasama. Organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia (PI), PKI, Nahdlatul Ulama (NU) dan PNI”.

Kepala SDN Kotalama 1, Isnaeni menyatakan masih belum ada penarikan buku.

“Guru saya sudah menemukan hal itu (NU dan radikal) di buku tersebut,” jelas dia.

Sekolah prinsipnya akan ikut apa yang menjadi kebijakan.