Kabar Pasuruan

Pemkab Pasuruan Nekat Akan Cairkan Dana Hibah - Bansos Rp 275 Miliar

dana hibah DPRD senilai Rp 80 miliar sekian, dan dana hibah Pemkab Pasuruan senilai Rp 165 miliar dan dana bansos Rp 30 miliar.

Pemkab Pasuruan Nekat Akan Cairkan Dana Hibah - Bansos Rp 275 Miliar
web
ILUSTRASI 

Kasubid Bina Keuangan Wilayah I Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jatim, Puguh Yulianto, mempersilahkan jika Pemkab Pasuruan memang tetap akan merealisasikan program pembangunan yang masuk dalam kategori dana hibah untuk pedesaan.

Dikatakan dia, dalam konteks ini, pihaknya sudah memberikan warning atau rambu - rambu bahwa berdasar peraturan, ada larangan realisasi anggaran yang berbenturan dengan dana hibah untuk pedesaan. Itu jelas ada dalam Permendagri.

Sementara itu, pihaknya juga sudah menawarkan solusi agar kesalahan pengangaran tersebut dilakukan perubahan pada PAPBD mendatang. Program pembangunan tersebut untuk sementara waktu dipending.

“Perubahan dan sinkronisasi APBD seyogyanya dilakukan antara Timgar dan Banggar. Dana hibah untuk desa boleh dilaksanakan jika penerimanya adalah kelompok masyarakat. Tapi jika tetap dilaksanakan, kami tidak memiliki kewenangan untuk melarang. Itu menjadi kewenangan Pemkab Pasuruan," kata Puguh Yulianto.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono menegaskan, sepanjang Pemkab bertanggung jawab untuk merealisasikan program pembangunan yang diyakini tidak salah, silahkan untuk dilanjutkan. Termasuk penyaluran dana hibah dan bansos senilai Rp 195 miliar yang sudah dianggap Pemkab sesuai prosedur.

“Silahkan direalisasikan program pembangunan dana hibah untuk pedesaan serta hibah dan bansos tersebut. Jika ada persoalan di kemudian hari, mereka juga harus bertanggung jawab. Artinya, eksekutif juga harus bertanggung jawab nantinya,” kata Joko Cahyono.

Ia mengatakan, sejak penyusunan APBD dulu, pihaknya juga sudah meminta breakdown atau rincian alokasi anggaran dana hibah itu untuk apa saja dan diberikan kemana. Namun, hingga sekarang tidak pernah menerima detailnya.

Sementara, Rohani, anggota Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan menilai bahwa rumusan alokasi dana hibah Rp 275 miliar ini sesat. Dikatakan dia, sejak awal, tidak ada keterbukaan rencana penggunaan anggaran ini.

"Bahkan kami menerima surat evaluasi ini pun terlambat. Jadi jujur saya tidak tahu hasil evaluasinya seperti apa, karena tidak pernah diajak untuk menyempurnakan hasil evaluasi ini. Makanya, saya katakan, ini sesat, karena tidak sesuai," jelas dia.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur memberikan evaluasi terkait raperda Kabupaten Pasuruan tentang APBD tahun anggaran 2019. Dalam evaluasi itu, disampaikan bahwa ternyata ada beberapa poin yang harus direvisi atau dalam arti lain tidak sesuai dengan Permendagri yang ada. Ada dua yang menjadi catatan.

Halaman
123
Penulis: Galih Lintartika
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved