Malang Raya

Civil Society Kota Malang Kecam Kasus Oknum Guru Cabuli Murid SDN Kauman 3

Mereka menamakan diri Aliansi Masyarakat Tolak Kekerasan Seksual. Mengecam kasus dugaan pencabulan di SDN Kauman 3.

Civil Society Kota Malang Kecam Kasus Oknum Guru Cabuli Murid SDN Kauman 3
Mochammad Rify Edgar Hidayatullah - SuryaMalang.com
SDN Kauman 3, Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen, Kota Malang. 

SURYAMALANG.COM, SUKUN – Masyarakat sipil (civil society) Kota Malang mengecam kasus dugaan pencabulan oleh oknum guru terhadap sejumlah murid SDN Kauman 3, Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen.

Mereka terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat mengadakan pertemuan di Kopi Wareg, Jl Raya Candi VI, , Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun, Jumat (15/2/2019).

Pertemuan yang dihadiri sekitar 30 an orang itu membicarakan kasus pedofilia yang terjadi di SDN Kauman 3.

Mereka menyebutnya sebagai aksi konsolidasi untuk bersuara demi keadilan dan menolak kekerasan seksual. Beberapa organisasi kemahasiswaan dan masyarakat turut hadir.

Mereka sepakat menamakan diri Aliansi Masyarakat Tolak Kekerasan Seksual.

Sueffendi (73), anggota dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Malang Raya mengatakan dunia pendidikan seharusnya membuat anak belajar dengan nyaman.

“Harapan konsolidasi ini yang pertama bagaimana pendidikan bisa melayani peserta didik dengan baik. Bagaimana anak didik nyaman sekolah, itu salah satunya. Kemudian, filosofi pedidikan itu sangat tinggi. Tidak hanya anak menjadi pintar, tapi anak beretika,” terangnya, Jumat (15/2/2019).

Menurut Suef, jika peserta didik tumbuh di lingkungan yang membuatnya tidak nyaman, apalagi karena kasus pedofilia, dikhawatirkan akan timbul perilaku yang tidak beretika. Menurutnya, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang bisa turut proaktif mengawal hal semacam itu.

“Karena di dalam pendidikan ini ada yang salah.  Yaitu tidak ada sanksi hukuman tegas bagi pelaku. Sanksinya hanya pemindahan dan pemecatan, kalau mau masuk ke ranah hukum, ya harua diubah ke pidana,” jelasnya.

Keterangan Suef itu merujuk pada Perda No 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang. Dalam perda itu, kata Suef, sanksi bagi pegawai yang melanggar adalah mutasi hingga pemecatan.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved