Kota Batu

Perumdam Among Tirto Minta Kejari Batu Dampingi Banyak Urusan

PDAM Kota Batu yang saat ini berganti nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Among Tirto menggandeng Kejaksaan Negeri Batu.

Perumdam Among Tirto Minta Kejari Batu Dampingi Banyak Urusan
sany
Pemasangan pipa di Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu. 

SURYAMALANG.COM, KOTA BATU - PDAM Kota Batu yang saat ini berganti nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Among Tirto menggandeng Kejaksaan Negeri Batu untuk segala aktivitas yang dilakukan.

Semisal proyek yang saat ini dilakukan yaitu pengajuan hibah air minum, sambungan pipa air ke rumah untuk masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah, dan lainnya.

Dirut Perumdam Among Tirto Edi Sunaedi mengatakan dengan menggandeng Kejari PDAM Kota Batu bisa sadar hukum.

Selain untuk memastikan proyek yang tengah digarap betul-betul untuk masyarakat. "Kami minta pendampingan ini setiap tahun rutin. Bagi kami sangat bermanfaat agar ketika kami mendapatkan masalah di lapangan, kami punya pendamping," kata dia, Minggu (24/2/2019).

Ia mengakui selama ini masih banyak masalah yang dihadapi PDAM Kota Batu. Seperti masih ada masyarakat yang melakukan saluran pipa air ilegal. Ia berharap bisa memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa yang dilakukan itu bertentangan dengan undang-undang.

"Tahun ini kami lakukan sosialisasi, tentunya dengan pendampingan Kejari Batu agar masyarakat paham hal yang dilakukan dengan memotong pipa secara ilegal itu salah," paparnya.

Terkait hibah kepada masyarakat yang tidak mampu itu, Edi menambahkan pihaknya mengajukan 1500 sambungan ke Kementrian PUPR. Karena sifatnya hibah, pastinya ada yang tidak lolos, sehingga untuk masyarakat yang tidak memenuhi kriteria tidak berkecil hati.

Ia menjelaskan standarnya membayar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta untuk membuat sambungan baru, tapi dengan program ini hanya Rp 500 ribu saja.

"Nah hal ini juga kami butuh pendampingan dari Kejaksaan. Agar tidak ada yang disalahgunakan," pungkasnya.

Kasi Datun Kejari Batu, I Nyoman Sugiartha menambahkan pendampingan ini untuk pencegahan. Baik bidang perdata ataupun Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Kecuali pidana itu nggak bisa, bukan ranah kami. Seperti proyek, lalu hibah, itu kami yang mendampingi," kata Nyoman.

Saat ada proyek di lapangan, pihak Kejari berhak untuk mematau jalannya proyek tersebut. Apakah sesuai prosedur atau sebaliknya merugikan satu pihak. Jika ditemukan hal yang diluar prosedur, berhak menegur.

"Agar dijalankan sesuai prosedur yang semestinya," pungkas Nyoman.

Penulis: Sany Eka Putri
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved