Kabar Jakarta

Hanya 40 Orang Dari 524 Anggota DPR RI Yang Serahkan LHKPN, KPK Siapkan Timsus Bantu Pelaporan

DPR menjadi lembaga yang anggotanya paling tidak patuh untuk melaporkan harta kekayaannya. KPK mencatat hanya 40 dari 524 anggota DPR serahkan LHKPN.

mochammad rifky edgar hidayatullah
Febri Diansyah, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) siap menerjunkan tim khusus ke DPR, untuk membantu urusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) para anggota dewan.

DPR menjadi lembaga yang anggotanya paling tidak patuh untuk melaporkan harta kekayaannya. KPK mencatat  hanya 40 dari 524 anggota DPR yang telah menyerahkan LHKPN. Dengan jumlah sebanyak 484 anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya, tingkat kepatuhan penyerahan LHKPN oleh DPR hanya sebesar 7,63 persen.

"Dari koordinasi yang dilakukan, jika memang anggota DPR membutuhkan (bantuan), kami bisa datang. Jadi, nanti KPK bisa menugaskan tim khusus ke DPR untuk membantu proses pengisian tersebut,* kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Febri berharap angka tersebut dapat meningkat di sisa waktu menuju batas penyerahan pada 31 Maret 2019. "Sayangnya, sampai saat ini masih 40 orang (anggota DPR yang melaporkan). Kami harap bisa bertambah sampai 31 Maret nanti," katanya.

Di sisi lain, kata dia, KPK juga menyarankan pemilih Pemilu 2019 untuk mencermati calon legislatif petahana yang tak mengurus laporan harta kekayaannya. Menurut Febri, kepatuhan pelaporan LHKPN bisa dijadikan tolak ukur bagi pemilih untuk menentukan pilihannya.

"Sehingga, rekam jejak dari calon wakil rakyat ini bisa dijadikan dasar yang lebih objektif bagi masyarakat dalam memilih tentang siapa saja yang dipilih atau banyak informasi dari masyarakat yang lain itu bisa jadi pedoman," kata dia.

KPK mengimbau masyarakat memilih calon wakil rakyat yang benar-benar punya komitmen, termasuk dalam urusan pelaporan harta kekayaan. "Kami punya tagline namanya 'Pilih yang Jujur'. Artinya, yang jujur melaporkan kekayaannya saat masih menjabat. Kami harap (yang melapor) bisa bertambah sampai 31 Maret nanti," ungkap Febri.

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved