Breaking News:

Kabar Surabaya

Pemkot Surabaya akan Denda Rp 250.000 pada Perokok Tembakau dan Vapor di Lima Tempat Berikut

DILARANG MEROKOK DAN VAPE di tempat sarana kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: yuli
suryamalang.com
caption: DISKUSI KAWASAN TANPA ROKOK - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr Mira Novia, menjelaskan pada Perda Nomor 5 Tahun 2008 Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya, berisi larangan merokok di lima kawasan. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Revisi Peraturan Daerah (perda) Nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan segera disahkan. Aturan itu berlaku untuk perokok tembakau maupun vapor atau rokok elektrik

Sebagian masyarakat belum banyak mengetahui isi perda yang dimiliki tiap daerah ini.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr Mira Novia menjelaskan sebelumnya pada Perda Nomor 5 Tahun 2008 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, berisi larangan merokok di lima kawasan.

Sarana kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

"Yang baru, Perda KTR ini menjadi delapan kawasan karena kita tambah tiga lagi, yaitu kantor, tempat umum, dan lain-lainnya," kata dr Mira, usai diskusi di kantor berita Antara, Jalan Kombes Pol M Duriyat, Surabaya, Selasa (26/2/2019).

Selain tiga tambahan kawasan KTR, dr Mirna mengatakan ada perbedaan sanksi yang diberikan dengan perda sebelumnya, yaitu pemberian sanksi denda Rp 250 ribu bagi perokok perorangan.

Sementara bagi perusahaan yang tidak mau mengacu pada Perda KTR, bisa sanksi Rp 50 juta, atau sanksi terberat yaitu penutupan dan penarikan izin. Pemberian sanksi perusahaan ini akan dilakukan setelah peringatan.

Dokter Mirna melanjutkan, Perda KTR adalah bagian dari cara Pemkot Surabaya mengatur perokok, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengaman Bahan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

"Jadi bukan melarang rokok. Ini yang kita atur perokoknya, di mana saja mereka tidak boleh dan boleh merokok. Ini juga menjaga ibu hamil, nanti anaknya stunting gimana? Bisa merusak generasi selanjutnya," tegas dr Mirna.

Dalam Perda KTR, rokok elektrik atau yang biasa dikenal vapor juga termasuk yang harus menaati peraturan.

"Masuk juga di situ ketentuan, rokok bukan hanya produk dari tembakau, tapi produk yang ada nikotinnya. Tidak mungkin vapor itu tidak ada nikotinnya. Pokoknya semua termasuk, semua yang menyangkut nikotin itu sekarang bahkan ada rokok elektrik yang tanpa asap, loh," kata dr Mirna menerangkan isi Perda KTR. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved