Kabar Sidoarjo

Jaksa KPK Akan Hadirkan 35 Saksi Untuk Persidangan Bupati Malang Non Aktif Rendra Kresna

Dalam persidangan perdana terungkap fakta menarik. Dimana ada beberapa aliran dana korupsi digunakan oleh terdakwa untuk merenovasi rumah anaknya.

Jaksa KPK Akan Hadirkan 35 Saksi Untuk Persidangan Bupati Malang Non Aktif Rendra Kresna
TribunJatim.com/Kukuh Kurniawan
Bupati Malang non aktif, H Rendra Kresna Tampak Mengumbar Senyum Ketika Akan Memakai Borgol, Kamis (28/02/2019). 

Laporan wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan.

SURYAMALANG.COM, SIDOARJO - Jaksa KPK akan menghadirkan 35 saksi dalam persidangan selanjutnya dengan terdakwa Bupati Malang non aktif, Rendra Kresna.

"Kami sudah siap untuk persidangan selanjutnya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Rencananya kita akan menghadirkan sekitar 30 - 35 saksi," jelas Jaksa KPK, Joko Hermawan kepada awak media di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (28/02/2019) kemarin.

Dalam persidangan perdana tersebut, terungkap fakta menarik. Dimana ada beberapa aliran dana korupsi digunakan oleh terdakwa untuk merenovasi rumah anaknya.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Joko Hermawan disebutkan terdakwa menerima uang sebagai realisasi fee sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Yaitu uang sebesar Rp 850 juta dari Ubaidillah secara bertahap.

"Uang tersebut digunakan  terdakwa untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anaknya yang bernama Kresna Tilottama Phrosakh. Dan rumahnya berada di Perumahaan Bumi Araya Megah cluster Greenwood," ujar Joko dalam persidangan.

Di persidangan tersebut, Rendra Kresna didakwa menerima uang sebesar Rp 7,5 m dari Ali Murtopo dan Ubaidillah. Uang tersebut diberikan sebagai fee karena Rendra Kresna telah memberikan sejumlah proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan 2013.

"Oleh karena itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP," jelas Joko saat membacakan pasal dakwaan kepada terdakwa.

Di persidangan tersebut, Rendra Kresna dan kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan menerima semua dakwaan dari JPU KPK.

"Oleh karena terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka persidangan hari ini selesai. Dan akan dilanjutkan dua minggu lagi yaitu pada tanggal 14 Maret 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi," kata Ketua Majelis Hakim Tipikor, Agus.

Sementara dua kuasa hukum yang mendampingi Rendra Kresna yaitu Imam Musclich dan Darmadi dikonfirmasi terkait tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan JPU KPK.

"Kita menghormati proses hukum. Dan sesuai dengan permintaan klien kami. Kami taat hukum jadi tak mengajukan eksepsi," kata Imam.

Hal senada juga disampaikan oleh Darmadi. "Kami tidak mengajukan eksepsi karena kita ingin segera ada pembuktian pada perkara ini. Betul atau tidak yang didakwakan oleh Jaksa KPK," tuturnya.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved