Breaking News:

Rumah Politik Jatim

Tindaklanjuti Laporan Penghadangan Prabowo Di Surabaya, Bawaslu Jatim Klarifikasi Tiga Orang Saksi

Setelah klarifikasi, Bawaslu bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terdiri dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian akan mengambil kesimpulan.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Achmad Amru Muiz
suryamalang.com/Bobby Constantine Koloway
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim mulai melakukan pemeriksaan menindaklanjuti laporan penghadangan terhadap Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, Kamis (28/2/2019) di Bawaslu Jatim. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan penghadangan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Surabaya, Kamis (28/2/2019). Di dalam pemeriksaan awal oleh Bawaslu Jatim ini, tiga orang saksi dimintai klarifikasi.

Berdasarkan penjelasan Komisioner Bawaslu Jatim, M Ikhwanudin Alfianto, ketiga orang yang diperiksa tersebut adalah dari kubu pelapor. Di antaranya, pelapor atas nama Sudarmaji.

Kemudian, Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jatim diwakili oleh Ketua Harian BPP Jatim, Anwar Sadad. Serta, seorang saksi dari pelapor yang melihat langsung jalannya kejadian.

"Pemeriksaan hari ini masih berupa klarifikasi untuk mendalami laporan. Masih pemeriksaan awal," kata Iksan kepada Suryamalang.com ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Setelah dari klarifikasi, Bawaslu bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang juga terdiri dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian akan mengambil kesimpulan. "Kami masih mempunyai waktu empat belas hari untuk pemeriksaan. Sedangkan hari ini merupakan hari pertama," katanya.

Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, pasal yang menjadi dasar dari laporan ini adalah pasal 491 UU 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di pasal itu tertulis bahwa "Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan dengan paling banyak Rp 12 juta".

"Di pasal itu memang tidak ada kata "penghadangan", namun, disitu tertulis "menghalangi dan mengganggu". Kami akan memeriksa bersama Gakkumdu untuk melihat laporan ini memenuhi unsur itu apa tidak," katanya.

Mantan Ketua KPU Ponorogo ini menambahkan, laporan terkait penghadangan Prabowo ini baru dilakukan oleh tim advokasi BPP di Surabaya. "Sejauh yang kami ketahui, belum ada laporan di daerah," katanya.

Bawaslu menegaskan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi untuk membuat jalannya kampanye, utamanya di Jatim, dapat berjalan damai. "Kami berharap jalannya kampanye jangan sampai ada ujaran kebencian, penyebaran hoax, dan sebagainya," katanya.

Meskipun tak dipungkiri, jelang pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang, tensi persaingan pemilu semakin meningkat. "Tentu, ini menjadi pembelajaran semua pihak untuk saling menghargai dan saling menghormati," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved