Kabar Jember

Jember Siap Jadi Tuan Rumah Festival HAM 2019, Untuk Pembekalan Kades Terpilih

Pada festival HAM akan diselenggarakan pameran yang melibatkan banyak pihak, yang diikuti anak-anak, orang tua dan santri.

Jember Siap Jadi Tuan Rumah Festival HAM 2019, Untuk Pembekalan Kades Terpilih
suryamalang.com/Sri Wahyunik
Bupati Jember, Faida menerima rombongan Komnas HAM 

SURYAMALANG.COM, JEMBER - Kabupaten Jember siap menjadi tuan rumah Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia tahun 2019. Hal ini ditegaskan Bupati Jember, Faida usai bertemu rombongan Komnas HAM di Pendapa Wahyawibhawagraha, Jember, Rabu (6/3/2019).

"Pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama di Jember untuk menyiapkan hal tersebut," kata Bupati Faida.

Dia menambahkan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari komitmen sebelumnya yang disepakati jika Jember siap menjadi tuan rumah Festival HAM yang digelar tahunan itu.

Menurutnya, sebuah kehormatan bagi Jember jika Jember menjadi tuan rumah Festival HAM Indonesia itu. Tentunya, Pemkab Jember akan memanfaatkan momen tersebut secara baik.

"Karena saya yakin, Pemerintahan yang sukses dan berhasil sesuai dengan keinginan rakyat, harus didasari dengan pemahaman yang tepat dengan hak asasi manusia," tegasnya.

Dia menambahkan, suatu pengelolaan pemerintahan yang didasari prinsip-prinsip HAM akan berjalan secara lebih baik. Prinsip pembangunan itu antara lain tidak meninggalkan kebutuhan perempuan, anak, difabel, juga kelompok termarjinalkan.

"Dan pada festival ini akan diselenggarakan pameran yang melibatkan banyak pihak, yang diikuti anak-anak, orang tua dan santri. Serta akan ada pemapar dari anak-anak dan remaja, karena akan ada tema tentang internet dan remaja," ujarnya.

Rencananya Festival HAM Indonesia itu akan digelar pada bulan November 2019. Menurut Faida, anggaran festival itu ada di APBD Kabupaten Jember tahun 2019. Pelaksanaannya berbarengan dengan masa paska Pemilihan Kepala Desa serentak di 169 desa di Kabupaten Jember.

"Kerena itu, nanti ada hal beda dalam Festival HAM Indonesia yang digelar di Kabupaten Jember. Yakni Diklat HAM bagi kepala desa yang baru saja terpilih. Mereka akan mengikuti Diklat sebelum menjalani pelantikan," pungkas Faida.

Sementara Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Habsara mengatakan, ketika berbicara tentang hak asasi manusia, bukan hanya domain pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sampai pada level pemerintah desa.

"Desa mempunyai peran yang strategis, karena desa merupakan ujung tombak pelayanan," katanya.

Menurutnya, ada dua peranan strategis yang dimiliki desa. Pertama, desa menjadi ujung tombak pelayanan publik yang di dalamnya harus ada pemenuhan hak asasi manusia. Kedua, desa menjadi garda terdepan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM.

Di Komnas HAM sendiri, lanjutnya, terdapat bagian pendidikan dan penyuluhan yang akan memberikan materi tentang dasar-dasar HAM, serta bagaimana HAM ini harus diterapkan dalam level pemerintahan terendah, yakni desa dan kelurahan.

Setelah mengikuti diklat HAM tersebut, diharapkan para peserta yaitu para kepala desa atau lurah sudah bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Beka menambahkan, saat ini desa memiliki sejumlah tantangan seperti bagaimana desa harusnya berpetan dalam mencegah buruh migran dan turut menyelesaikan permasalahan agraria. “Hal ini sangat memerlukan peran penting desa,” tuturnya.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved