Malang Raya

DPAD Kabupaten Malang Menilai Pemahaman Literasi Bagi Masyarakat Masih Perlu Ditingkatkan

Hingga saat ini baru ada 225 perpustakaan desa (perpusdes), dari total keseluruhan jumlah desa di Kabupaten Malang sebanyak 378 desa.

DPAD Kabupaten Malang Menilai Pemahaman Literasi Bagi Masyarakat Masih Perlu Ditingkatkan
suryamalang.com/Mohammad Erwin
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Ratna Indriyani ketika dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (12/3/2019). 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Malang berupaya terus meningkatkan minat membaca buku masyarakat.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD), Ratna Indriyani menjelaskan, hingga saat ini baru ada 225 perpustakaan desa (perpusdes), dari total keseluruhan jumlah desa di Kabupaten Malang sebanyak 378  desa. Jumlah tersebut dinilai masih belum maksimal dalam usaha meningkatkan pengetahuan literasi.

"Kendala yang kami analisa saat ini adalah masalah tempat atau gedung. Sebenaranya dari 225 perpusdes itu soal fasilitas dan sistem juga masih perlu dibenahi. Operasional perpusdes juga masih belum tertib, yang buka setiap hari ada, tapi yang bukanya hanya seminggu sekali juga ada. Tapi  tetap saja yang buka seminggu sekali itu lebih baik daripada yang tidak punya (perpusdes) sama sekali," kata Ratna ketika dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (12/3/2019).

Ratna menambahkan, pihaknya akan melakukan langkah solutif untuk meningkatkan pengetahuan literasi. Salah satunya dengan menyambangi kecamatan-kecamatan.

"Kami akan panggil para kepala desa yang wilayahnya belum punya perpusdes bisa berkonsultasi dengan kami untuk mengadakan perpusdes," imbuh Ratna.

Di Kabupaten Malang, sejak sejak tahun 2008 silam,  DPAD rutin mengusulkan bantuan buku dari Pemprov Jawa Timur. Ratna membeberkan,  sebanyak 113 desa sudah mendapatkan bantuan masing-masing 1000 buku. Untuk tahun ini, enam desa di Kabupaten Malang mendapatkan bantuan tersebut. Keenam desa itu adalah Desa Purwosekar, Desa Kebobang, Desa Sidodadi, Desa Ngadilangkung, Desa Curungrejo, Desa Slorok, dan Desa Sumberbening.

Ditanya soal penggunaan Dana Desa (DD) untuk operasional perpusdes, Ratna menjelaskan, memang hal tersebut bisa dilakukan.

“Sesuai aturan memang diperbolehkan. Apabila desa bersedia menganggarkan biaya untuk menggaji pengurus (perpusdes), kami yakin tak ada perpus yang terbengkalai," tandas Ratna. 

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved