Kabar Jember

Klinik Konsultasi Bantu Kades Pahami Pengelolaan Dana Desa, Cegah Penyalahgunaan

Apabila dalam klinik konsultasi ini ditemukan penyalahgunaan DD maka segera ditindaklanjuti. Dirasa Klinik konsultasi pengelolaan DD diperlukan Pemdes

Klinik Konsultasi Bantu Kades Pahami Pengelolaan Dana Desa, Cegah Penyalahgunaan
suryamalang.com/Sri Wahyunik
Petugas Klinik konsultasi dana desa di buka di Jember untuk mencegah kesalahan pengelolaan oleh Pemerintah Desa. 

SURYAMAALANG.COM, JEMBER - Kepala desa memerlukan bantuan dan dukungan dalam mengelola Dana Desa (DD). Hal ini dikatakan Bupati Jember, Faida saat membuka kegiatan Klinik Kolsultasi yang diselenggarakan Inspektorat Jawa Timur dan Kabupaten Jember di Aula PB Soedirman, Jember, Senin (11/3/2019).

"Mereka bisa tenang dengan informasi dan keterampilan yang cukup untuk mengawal penggunaan dana desa," kata Faida.

Karenanya, klinik konsultasi terkait pengelolaan DD itu sangat diperlukan oleh pemerintah desa. Apabila dalam klinik konsultasi ini ditemukan penyalahgunaan DD maka segera ditindaklanjuti. "Jika itu fitnah, segera diklarifikasi. Jika ada temuan supaya segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Inspektur Pembantu Propinsi Jawa Timur, Syamsul Huda menyampaikan, jika ada pelanggaran dalam pengelolaan dana desa, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan penyelewengannya.

Dia menuturkan,  peningkatan anggaran dana desa rata-rata sekitar Rp 300 juta per desa jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal itu, Inspektorat Provinsi, lanjutnya, hanya punya kewenangan untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap pengelolaan dana desa.

"Di Permendagri kami tidak melakukan pemeriksaan, kami hanya melakukan monitoring," jelasnya.

Kewenangan pemeriksaam Dana Desa itu ada di inspektorat kabupaten maupun di kecamatan. Wujud monitoring itu adalah kerjasama antara inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) menggelar klinik konsultasi.

"Dengan adanya klinik di Jember, nanti diharap tidak ada satupun perangkat desa yang terjerat permasalahan," ucapnya.

Syamsul mengimbau, Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan. Jika kepala desa tidak mengetahui pengelolannya, maka bisa berkonsultasi ke Inspektorat Kabupaten setempat.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved