Kabar Surabaya

Gus Romy Ditangkap KPK Di Jatim, Gubernur Khofifah: Kami Semua Prihatin

Khofifah ikut prihatin atas penangkapan dan penetapan tersangka pada pria yang akrab disapa Gus Romy tersebut dalam OTT KPK di Jawa Timur.

Gus Romy Ditangkap KPK Di Jatim, Gubernur Khofifah: Kami Semua Prihatin
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara Halaqoh Muslimat di Asrama Haji, Sabtu (16/3/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa turut mengomentari penangkapan sekaligus penetapan tersangka oleh KPK terhadap Ketua Umum PPP, Romahurmuzy.

Khofifah yang diwawancara usai acara Halaqoh Muslimat di Asrama Haji, Sabtu (16/3/2019) mengatakan, dirinya ikut prihatin atas penangkapan dan penetapan tersangka pada pria yang akrab disapa Gus Romy tersebut.

"Kami semua pasti prihatin. Apalagi kejadiannya di Jawa Timur," kata Khofifah.

Dari keprihatinan itu, ia ingin mengajak seluruh elemen terutama di pemerintah provinsi Jawa Timur termasuk Wakil Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kota Jawa Timur untuk bersama-sama menyatakan komitmen tidak melakukan korupsi.

"Ayo sama-sama kita bangun satu komitmen untuk bisa menjalankan amanah ini dengan jujur, dan kita ikuti mekanisme dari aturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Khofifah

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan, sejatinya KPK sudah berulang kali melakukan sosialisasi bahwa setidaknya ada 9 area kritis yang rawan korupsi. Selain itu, juga ada tiga fokus pengawasan dari KPK. Yaitu masalah perizinan, masalah perencanaan keuangan dan juga reformasi birokrasi.

"Saat kami di istana juga sudah dijelaskan soal 9 area kritis dan juga tiga fokus pengawasan KPK. Dan sehari setelah itu saya langsung turun ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saya ingin langsung pastikan bagaimana proses perizinan satu pintu di pemerintah Jawa Timur," tandas Khofifah.

Yang ternyata berlangsung baik namun ada beberapa yang memang membutuhkan rekomendasi dari tes teknis dengan dinas teknis.

"Saya menyampaikan bahwa jangan dipersulit kalau memang sudah memenuhi syarat. Hal semacam ini memang harus terus dikawal," tambah Khofifah.

Agar tidak terjadi korupsi dan temuan di kemudian hari, Khofifah juga menyampaikan pada dinas-dinas tertentu seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar meminta supervisi langsung dari KPK di Jawa Timur. Ini dilakukan untuk menghindari adanya tindakan korupsi dan tindakan yang menyalahi aturan.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved