Kabar Madiun

Cegah Terjadi Gejolak, Bupati Madiun Cek Lokasi Galian Diduga Ilegal

Galian tanah yang dikelola pengusaha berinisial A ini, awalnya mengajukan izin usaha kolam pemancingan, melalui Dinas Pariwisata, Kabupaten Madiun.

Cegah Terjadi Gejolak, Bupati Madiun Cek Lokasi Galian Diduga Ilegal
suryamalang.com/Rahadian Bagus
Galian yang diduga ilegal di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. 

SURYAMALANG.COM, MADIUN - Untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat, Bupati Madiun Ahmad Dawami, Selasa (19/03/2019) petang, meninjau lokasi praktek penggalian material tanah yang diduga tidak berizin, di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

Dalam kegiatan itu, Bupati Madiun juga didampingi Kabid Pengembangan Wisata, Kepala DPMPTSP, Kasat Pol PP, Kabag SDA, Camat Dagangan, dan Kepala Desa Banjarsari Wetan.

Untuk diketahui, diduga praktek penggalian tanah di lokasi tersebut telah berlangsung sejak 2017. Galian tanah yang dikelola pengusaha berinisial A ini, awalnya mengajukan izin usaha kolam pemancingan, melalui Dinas Pariwisata, Kabupaten Madiun.

Namun, sebelum izin keluar, sudah dilakukan penggalian hingga kedalaman sekitar 15 meter. Sementara, material galian berupa tanah belum diketahui dijual atau dibawa ke mana.

Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan, pada Rabu (20/3/2019) hari ini pihaknya akan meminta penjelasan dari semua unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait dengan perizinan galian tersebut.

“Besok (Rabu) akan kita bahas. Apakah sesuai dengan regulasi atau tidak akan kita putuskan. Kalau memang persyaratan (izin) belum ada, ya berhenti dulu,” kata bupati yang akrab disapa Kaji Mbing.

Kaji Mbing menambahkan, pihaknya juga telah berkoridnasi dengan pihak Polres Madiun. "Kami juga telah berkoordinasi dengan polres," tambahnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Madiun, AKP Logos Bintoro mengatakan, angotanya tengah mengumpulkan informasi dan data di lapangan.

“Kami masih selidiki. Dari informasi itu kita akan gunakan UU Lingkungan Hidup dan UU tentang minerba,” kata AKP Logos Bintoro. 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved