Breaking News:

Kabar Surabaya

Soal Penundaan Bandara Kediri, Pemprov Jatim Tegaskan Konsesi 30 Tahun Masih Bisa Diperpanjang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan agar pembangunan bandara di Kediri bisa tetap terlaksana tanpa ada penundaan jangka panjang.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Achmad Amru Muiz
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan agar pembangunan bandara di Kediri bisa tetap terlaksana tanpa ada penundaan jangka panjang.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Fattah Jasin mengatakan, pihaknya awal bulan depan akan melakukan pertemuan dengan PT Surya Doho Investama guna membahas masalah konsesi yang dianggap berat bagi pihak swasta.

"Persetujuan pendirian bandara kan dari Kementerian Perhubungan. Aturannya harus ada konsesi 30 tahun, tapi kemungkinan masih bisa diperpanjang lagi, ini yang jadi pertimbangan," kata Fattah, Sabtu (30/3/2019).

Fattah menjelaskan, adanya konsesi 30 tahun dimana bandara harus diserahkan pada pemerintah dianggap swasta terlalu cepat. Terlebih semua proses pembangunan ditanggung oleh swasta. Bahkan mulai pembebasan lahannya sudah dilakukan oleh PT SDI.

"Ya nanti dilihat lagi skemanya. Rasanya ya harus diperpanjang lagi kayaknya," tegasnya.

Awal April Pemprov dijadwalkan akan mengadakan pertemuan. Yang tujuannya untuk membahas soal konsesi dan opsi-opsi yang bisa diambil sama-sama baik bagi pihak investor swasta, tak melanggar aturan, dan baik untuk masyarakat dan kawasan sekitar Kediri. Terlebih proses pembebasan lahan sudah dilakukan oleh PT SDI.

"Kita berharap swasta tidak hanya mengutamakan hitungan bisnisnya saja. Tapi juga kepentingan masyarakat," imbuh Fattah.

Pemprov Jawa Timur sendiri, dikatakan Fattah, sudah melakukan sejumlah langkah. Tata ruang wilayah sudah disesuaikan, dan segera akan diberikan notifikasi bahwa di Kediri akan didirikan sebuah bandar udara.

Selain itu, kajian perencanaan juga sudah beres dikerjakan dengn melibatkan konsultan asing. Sehingga jika harus ditunda, langkahnya sudah terlalu jauh.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dikatakan Emil, pihaknya sedang proses menanyakan kembali kepada pihak swasta. Menurutnya, aturan 30 tahun untuk konsesi tersebut juga tidak kaku. Artinya masih bisa dilakukan perubahan.

"Saya rasa prosesnya sudah terlalu jauh untuk ada penundaan jangka panjang. Menurut saya ini masih ada proses pematangn aspek kerjasama dengan badan usaha," kata Emil.

Kendalanya saat ini menurut mantan Bupati Trenggalek ini adalah masalah aturan dan rujukan. Sebab saat ini rujukan untuk proses yang murni diprakarsai oleh swasta masih minim. Sehingga harus dirundingkan dengan matang opsi yang diambil.

"Semua projek itu ada kelayakan ekonominya. Nggak bisa dipukul rata. Undang-undangnya luas, dan ada peraturan menterinya juga, namun yang harus diunderline adalah bandara adalah aset starategis, ada nasional interestnya juga," pungkas Emil.

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved