Rumah Politik Jatim

Awasi Potensi Money Politic, Bawaslu Jatim Terjunkan 130 Ribu Pengawas Untuk Patroli

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menerjunkan ratusan ribu pengawas jelang hari H pemungutan suara, 17 April 2019 mendatang.

suryamalang.com/Benni Indo
Totok Hariyono, Komisioner Bawaslu Jatim, ketika ditemui di Surabaya. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menerjunkan ratusan ribu pengawas jelang hari H pemungutan suara, 17 April 2019 mendatang. Para petugas tersebut secara khusus akan melakukan tindakan preventif terhadap politik uang jelang pemilu.

"Sampai sekarang memang belum ada yang telah terbukti di dalam tindakan politik uang. Namun, yang perlu menjadi catatan, potensi politik uang itu ada," kata Totok Hariyono, Komisioner Bawaslu Jatim di Surabaya, Senin (8/4/2019).

Saat ini, pihaknya tengah memetakan wilayah berdasarkan potensi yang rawan terhadap politik uang tersebut. "TPS rawan itu yang rawan politik uang. Bagaimana peluang politik uang ada di TPS itu," jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa indikator politik uang terjadi di masyarakat. "Misalnya, dari sosial masyarakatnya, dari kecenderungannya, dan beberapa aspek lain," ucap Totok.

Oleh karenanya, ungkap Totok, sebagai bentuk antisipasi pihaknya memiliki program patroli yang akan dilaksanakan sejak masa tenang pemilu hingga hingga pemungutan suara. Tidak tanggung-tanggung, pengawas yang diturunkan mencapai sekitar 130 ribu pengawas atau setara dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jatim.

"Kami patroli pengawasan sampai Hari H. Semua petugas akan turun dan berkeliling ke pelosok daerah," ujarnya.

Diharapkan, dengan keberadaan para pengawas, para pelaku yang akan melakukan politik uang dapat berpikir ulang. "Minimal ada aspek psikologis dengan turunnya para pengawas ini," tandas Totok.

"Akhirnya orang yang akan menyebar uang, akan berpikir ulang. Ini menjadi sirine. Sekalipun ada uang, tidak akan dibagikan," imbuhnya.

Pun apabila ada yang menemukan adanya potensi atau pun kasus politik uang, masyarakat diharapkan untuk segera melapor. "Regulasi yang baru memungkinkan para penerima untuk melaporkan," kata Totok.

"Sebab, hanya pemberinya saja yang akan dihukum apabila terbukti melakukan politik uang. Sehingga, para pelapor bisa melaporkan dengan bukti yang cukup, minimal dengan uang yang diterima tersebut," ujarnya.

Pihaknya memastikan para petugas akan menindaklanjuti seluruh laporan yang dinilai cukup bukti. "Bagi pengawas yang tidak menindaklanjuti, sanksinya cukup jelas. Yakni, pemecatan," tambah Totok.

Untuk diketahui, Pusat Studi dan Pengembangan Anti Korupsi dan Demokrasi (Pusad) merilis hasil survei terbarunya, Senin (8/4/2019). Penelitian yang dilakukan oleh lembaga milik Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) ini memotret potensi praktik kotor dalam pemilu 2019.

Hasilnya, mayoritas masyarakat di Jatim ternyata mau menerima pemberian dari calon (money politic). Tak tanggung-tanggung, prosentasenya mencapai 98,2 persen dari total responden.

Survei ini dilakukan pada 5-20 Maret 2019 dengan melibatkan 1067 responden dari seluruh wilayah Jatim. Adapun tingkat toleransi sebesar tiga persen dan tingkat kesalahan sebesar lima persen.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved