Kabar Tuban

Pemkab Tuban Sesalkan Kalender Capres Berlogo Menyerupai Logo Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Tuban menyayangkan beredarnya kalender Prabowo-Sandi yang terdapat logo menyerupai Pemerintahan setempat di sudut atas.

Pemkab Tuban Sesalkan Kalender Capres Berlogo Menyerupai Logo Pemerintah
suryamalang.com/Mochamad Sudarsono
Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban, Ulil Abror Al Mahmud, saat menunjukkan kalender Prabowo Sandi yang terdapat logo menyerupai Pemkab 

SURYAMALANG.COM, TUBAN - Pemerintah Kabupaten Tuban menyayangkan beredarnya kalender Prabowo-Sandi yang terdapat logo menyerupai Pemerintahan setempat di sudut atas.

Kalender paslon nomor urut 02 itu diamankan Bawaslu Tuban di Kecamatan Senori, setidaknya berjumlah 19 eksemplar.

"Kami sesalkan keberadaan kalender tersebut, yang terdapat logo menyerupai logo Pemkab," kata Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Tuban, Rohman Ubaid dikonfirmasi Suryamalang.com, Senin (8/4/2019).

Dia menjelaskan, keberadaan kalender tersebut tentu bisa menggiring opini PNS tidak netral. Padahal, UU nomor 5 tahun 2014 dan juga PP 11 tahun 2017 bahwa ASN haruslah netral.

Hal ini harus difahami masyarakat luas, artinya bahwa pencantuman gambar yang mirip logo Pemkab tersebut adalah mengada-ada atau hoax.

"Kami berharap Bawaslu dapat menuntaskan pengamanan kalender tersebut dan dapat segera mengungkap tindak pelanggaran itu," ucapnya.

Mantan Camat Montong itu menambahkan, meski untuk melihat foto itu masih sulit memastikan, namun menyerupai logo resmi lembaga Pemerintah pun tentu tidak dibenarkan. Ada juga poin yang menyebut larangan menggunakan tanda gambar, atribut selain atribut peserta pemilu.

"Logo pemkab itu juga masuk kategori tanda gambar atau atribut, kami sangat sesalkan dan meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti," tandasnya.

Sementara itu, Ketua BPN Prabowo Sandi Kabupaten Tuban, Tri Astuti memberikan jawaban atas pertanyaan berkaitan kalender tersebut. Menurutnya, Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

Selain itu juga berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini jika dikaitkan termasuk pelanggaran pemilu maka tidak bisa, karena dalam pasal 280 ayat 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 77/2007 tidak ada unsur Pemerintahan dalam hal ini.

"Tidak bisa dikatakan pelanggaran, karena tidak ada unsur pemerintahan. Saya meminta kepada seluruh Relawan pemenangan Prabowo Sandi tetap tenang dan senantiasa semangat dalam kampanye. Tetap berkampanye sesuai aturan dan jangan keluar dari aturan," tutur Astuti yang juga sebagai Ketua DPC Gerindra Tuban.

Bawaslu Tuban berencana akan memanggil pihak Badan Pemenangan Prabowo-Sandi dan juga Pemkab Tuban. Hal itu untuk mengklarifikasi keberadaan logo apakah benar logo resmi Pemkab atau hanya menyerupai.

"Kita akan panggil Rabu depan keduanya, nanti akan kita ketahui hasilnya setelah pemanggilan," tutur Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban, Ulil Abror Al Mahmud. 

Penulis: Mochamad Sudarsono
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved