Kabar Pasuruan

Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan DD Di Pasuruan Kejaksaan Terhambat Hasil Audit Inspektorat

Penyelidikan penyalahgunaan Dana Desa oleh Kejaksaasn terhambat hasil audit dari Inspektorat yang tak kunjung keluar sampai sekarang.

Penyelidikan Dugaan Penyalahgunaan DD Di Pasuruan Kejaksaan Terhambat Hasil Audit Inspektorat
Tribunnews.com
Ilustrasi 

SURYAMALANG.COM, PASURUAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan melakukan penyelidikan  dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa (DD) di tujuh desa di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tujuh desa ini meliputi Desa Karangjati Kecamatan Lumbang, Desa Randupitu Kecamatan Gempol, Desa Sukolilo Kecamatan Prigen, Desa Karangasem Kecamatan Wonorejo, Desa Curah Dukuh, Desa Semare, dan Desa Palukerto.

Ketujuh desa ini dilaporkan telah menyalahgunakan DD. Bahkan, penyalahgunaan ini membuat negara mengalami kerugian cukup besar. Sayangnya, penyelidikan terhambat oleh hasil audit dari Inspektorat yang tak kunjung keluar sampai sekarang.

Dari tujuh DD yang sudah diminta diaudit oleh Kejari Kabupaten Pasuruan, hanya dua desa yang hasil audit atau penghitungannya sudah turun yakni Desa Pulokerto Kecamatan Kraton dan Desa Karangasem Kecamatan Wonorejo.

Sedangkan lima desa lainnya belum ada kejelasan sampai sekarang.Inspektorat dinilai sangat lamban dalam menghitung ulang penggunaan DD tersebut di desa yang disinyalir ada penyimpangan.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra SH mengatakan, sampai detik ini pihaknya belum menerima hasil audit dari pihak Inspektorat Kabupaten Pasuruan. Ia juga masih menunggu. Bagi dia, penghitungan yang dilakukan inspektorat sangat lamban.

"Karena hasil auditnya tidak segera keluar, kami juga tidak bisa melangkah lebih jauh. Kami juga masih menunggu ini," katanya, Kamis (11/4/2019).

Ia menyadari, sudah ada MoU antara Kejari dengan Pemkab soal penanganan anggaran DD. Tapi, kata dia, pihaknya tetap melakukan penyelidikan. Untuk itu, ia sudah minta Inspektorat mengkroscek ke lokasi atas laporan itu.

"Hasil temuan di lapangan, diharapkan bisa dibuat acuan untik menghitung potensi kerugian negara yang diakibatkan dugaan penyelewengan anggatan DD," tuturnya. 

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved