Breaking News:

Kabar Surabaya

Rokok Kuno dan Rokok Elektrik itu Beda, Perda Surabaya Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Kedudukan PP 109/2012 lebih tinggi daripada Perda KTR di Surabaya. Artinya Perda KTR di Kota Surabaya tidak boleh lebih ketat dan bertentangan.

Penulis: Wiwit Purwanto | Editor: yuli
yul
ILUSTRASI - E-cigarette atau rokok elektrik, disebut juga vape atau vapor. 

SURYAMALANG.COM - Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menyayangkan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang memasukkan rokok elektrik dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR).

APVI menilai, kebijakan itu tidak tepat karena pemerintah menyamakan produk tembakau alternatif tersebut dengan rokok kuno atau konvensional.

Ketua APVI Aryo Andrianto, dalam menjelaskan produk rokok elektrik tidaklah sama dengan rokok konvensional, termasuk dalam aspek risiko kesehatan.

Berdasarkan berbagai hasil riset dan bukti ilmiah, rokok elektrik memiliki aspek risiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok konvensional. Karena itu, peraturan bagi rokok elektrik seharusnya dibedakan dan tidak seketat rokok konvensional.

“APVI menyayangkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya yang memasukkan rokok elektrik, vape, dan sisha ke dalam produk rokok, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5,” kata Aryo dalam rilisnya, Jumat (12/04/2019).

Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang menjadi rujukan dalam Perda KTR di Surabaya, tidak mengatur soal produk rokok elektrik, vape, dan sisha.

Menurut Aryo, Indonesia mengenal asas lex superior derogat legi inferior, yaitu hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah.

Kedudukan PP 109/2012 lebih tinggi daripada Perda KTR di Surabaya. Artinya Perda KTR di Kota Surabaya tidak boleh lebih ketat dan bertentangan dengan aturan di atasnya, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan.

Ia meminta jajaran Pemerintah Kota Surabaya untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan ketika membuat kebijakan soal rokok elektrik.

“Pemangku kepentingan ini termasuk pelaku usaha rokok elektrik, pengguna rokok elektrik,” tandasnya.

Semua Perokok di Surabaya Wajib Tahu Jika Tak Mau Dikurung 3 Bulan atau Bayar Denda Rp 750.000

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved