Kabar Surabaya

KPK Ajak Pemda Di Jatim Tingkatkan Pendapatan Hingga 50 Persen, Begini Caranya

KPK mendorong agar seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Timur bisa meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan penertiban aset yang dimiliki.

KPK Ajak Pemda Di Jatim Tingkatkan Pendapatan Hingga 50 Persen, Begini Caranya
suryamalang.com/Fatimatuz Zahro
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Dardah di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (23/4/2019). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - KPK mendorong agar seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Timur bisa meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan penertiban aset yang dimiliki.

Bahkan KPK menarget daerah yang mendapatkan pendampingan bisa menaikkan pendapatan hingga 50 persen setiap tahunnya.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Dardah di Gedung Grahadi, Selasa (23/4/2019).

"Minimal peningkatan pendapatan 50 persen. Kalau hanya naik 10 persen saja itu barangkali hanya inflasi saja. Tim kita akan mendampingi dan akan ada evaluasi setiap tiga bulan," kata Basaria Panjaitan.

Ia mencontohkan Makassar, daerah itu setelah didampingi untuk peningkatan pendapatan bisa berhasil melipatkan pendapatan asli daerahnya. Dari yang Rp 500 miliar menjadi Rp 3 Trilliun. Oleh sebab itu ia juga ingin daerah di Jawa Timur juga mencetak keberhasilan yang sama.

"Ini termasuk program KPK bagaimana masing-masing daerah mengoptimalkan pendapat daerah. Optimialisasi ini bisa dari pajak hotel yang paling cepat, pajak restoran, pajak parkir biaya perolehan dari BPN dari tanah yang dimiliki, dan macam-macam," ujar Basaria Panjaitan.

Kemudian yang juga ditekankan KPK adalah bagaimana daerah mampu melakukan managemen aset dengan baik. Jangan sampai daerah tidak tahu aset mereka di mana saja. Dan berikutnya adalah bagaimana aset yang dimiliki daerah bisa dimaksimalkan oleh daerah.

"Jangan sampai aset dimanfaatkan orang tertentu yang tidak jelas. Ini yang coba kita tata supaya semua bisa dioptimalkan untuk pendapatan supaya bermanfaat bagi daerah yang bersangkutan," tegasnya.

Ia juga mengarahkan agar daerah melakukan sistem digitalisasi. Semua harus transparan dan secara online karena hanya dengan sistem ini saja masyarakat bisa ikut mengawasi langsung berapa pemasukan daerah setiap saat.

"Karena yang namanya menghilangkan korupsi paling utama adalah transparansi. Semua terbuka semua bisa mengawasi sehingga ada saling konter satu sama lain. Kemungkinan kecil korupsi kalau semua bisa saling mengawasi," tegasnya.

Di sisi lain Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya ingin agar seluruh koneksitas yang sudah terbangun di daerah bisa juga konek dengan provinsi. Karena itu rapat kordinasi ini jadi pintu masuk tidak hanya konektifitas diantara OPD di pemprov tapi juga komentifitas OPD di pemprov dengan kabupaten kota.

"Saya ingin ini jadi pintu masuk semua optimalisasi daerah. Apakah kita terkendala oleh IT apakah kita terkendala SDM, ini akan terurai. Menurut saya apa yang kita lakukan pada pagi ini dengan kehadiran pimpinan KPK akan membuka ruang dimana koneksitas bisa terbangun," tegasnya.

Terlebih yang kerap terjadi sumbatan karena ego sektoral. Sumbatan ini dikatakan Khofifah, akan terbuka hari ini dengan pendatanganan komitmen diantara seluruh bupati/wali kota yang akan menyiapkan format online single submition (OSS)

Ada format cashless e-budgeting, e-planning, smart city, smart goverment, yang pada dasarnya sudah dimiliki Pemda setempat dan tinggal dikoneksikan inovasi tersebut.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved