Kabar Jakarta

Surat Edaran Bersama Menteri: Awasi Sekolah Dari Jual-Beli Kursi PPDB 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) baru saja merilis Surat Edaran Bersama tentang PPDB 2019.

Surat Edaran Bersama Menteri: Awasi Sekolah Dari Jual-Beli Kursi PPDB 2019
SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Ilustrasi PPDB di Kota Malang 

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) baru saja merilis Surat Edaran Bersama tentang Pelaksanaan Penerimaan Siswa Didik Baru 2019.

Surat edaran bernomor 420/2973/SJ tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota berisi himbauan untuk membuat kebijakan PPDB tahun ajaran 2019/2020 agar mengacu pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus penekanan Mendikbud dan Mendagri dalam surat edaran ini meliputi:

1. Meminta pemerintah daerah (pemda) Menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 

2. Menetapkan zonasi dalam pelaksanaan PPDB.

3. Memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam menetapkan zonasi.

4. Memastikan tidak adanya tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar.

5. Pelaksanaan PPDB di sekolah agar sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Petnjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

6. Memastikan sekolah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.

7. Memastikan sekolah tidak menjadikan nilai Ujian Nasional (UN) menjadi syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan hasil UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved