Malang Raya

KPU Kota Malang Cermati Perolehan Suara Caleg yang Terjerat Perkara Korupsi

“Kalau udah inkracht sebelum tanggal 17, suara caleg itu dialihkan ke partai politik,” ujar Fajar

KPU Kota Malang Cermati Perolehan Suara Caleg yang Terjerat Perkara Korupsi
Kukuh Kurniawan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan untuk 12 terdakwa bekas anggota DPRD Kota Malang, Selasa (02/4/2019). Mereka adalah Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Ribut Haryanto, Indra Tjahyono, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Bambang Triyoso, Asia Iriani, Een Ambarsari, dan Hadi Susanto. 

SURYAMALANG.COM, KLOJENKPU Kota Malang akan mencermati betul perolehan suara dari nama-nama caleg yang menjadi tersangka kasus korupsi. Data yang ditunjukkan KPU Kota Malang, ada 12 orang terjerat kasus korupsi maju menjadi calon legislatif di Kota Malang.

Komisioner KPU Kota Malang Fajar Santosa menjelaskan, ada enam orang caleg yang telah divonis bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap sebelum tanggal 17 April 2019. Keenam orang itu adalah Mulyanto dari PKB, Suparno dan Teguh Puji Wahyono dari Gerindra, Teguh Mulyono dan Arief Hermanto dari PDI Perjuangan dan Harun Prasojo dari PAN.

“Kalau udah inkracht sebelum tanggal 17, suara caleg itu dialihkan ke partai politik,” ujar Fajar.

Sementara caleg yang belum inkrah hingga 17 April, suaranya tidak bisa dialihkan ke partai politik. Beberapa nama caleg yang tersandung kasus namun belum inkrah hingga 17 April adalah Een Ambasari dari Gerindra, Hadi Susanto dari PDI Perjuangan, Asia Iriani dan PPP, Afdhal Fauza dan Imam Ghozali dari Hanura, serta Indra Tjahyono dari Demokrat.

“Pada saat H-2 pemungutan suara, KPU Kota Malang sudah mengeluarkan perubahan DCT. Perubahannya itu mencoret beberapa nama yang sudah inkracht,” ujar Fajar.

Fajar juga menjelaskan, berdasarkan informasi yang ia terima dari Pengadilan Tipikor Surabaya, ada jadwal vonis kepada sejumlah terdakwa pada 25 April lalu. Namun ia tidak bisa memastikan, apakah jadwal vonis itu sesuai jadwal atau tidak.

“Saya tidak tahu apakah sudah diputuskan atau belum. Biasanya kan bisa saja sidang vonis ditunda,” terangnya.

Setelah divonis, terdakwa memiliki waktu seminggu untuk mengajukan banding. Jika tidak ada upaya hukum lainnya atau banding selama seminggu itu, maka putusan hakim dianggap berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Status inkrah inilah yang menjadi acuan KPU untuk mencoret nama-nama caleg.

“Kami bisa mencoret kalau sudah inkrah,” tegas Fajar.

Pada caleg yang inkrahnya sebelum 17 April, peralihan suara ke partai dilakukan saat penghitungan suara di TPS. Sehingga sudah bisa dipastikan, caleg yang sudah menjadi narapidana itu suaranya nol.

Sedangkan yang belum inkrah hingga 17 April, suaranya masih bisa masuk. Namun suara caleg tersebut tidak bisa dialihkan ke parpol.

“Kalaupun misalnya mendapat kursi, dialihkan ke caleg yang berada di bawahnya,” paparnya.

Apa yang dilakukan oleh KPU Kota Malang ini sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 240 dan PKPU No 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 huruf g.

“Setelah ditetapkan secara nasional, maka penetapan calon terpilih ini akan kami lihat kembali. Apakah syaratnya sebagai caleg gugur atau tidak sesuai UU yang ada,” kata Fajar.

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved