Malang Raya

Jaminan Sosial Buruh Jadi Atensi Disnaker Kabupaten Malang.

Disnaker Kabupaten Malang menyadari masih ada catatan meski sudah diberlakukan perpindahan fungsi pengawasan oleh pemerintah provinsi terhadap perusa

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang menyadari masih ada catatan meski sudah diberlakukan perpindahan fungsi pengawasan oleh pemerintah provinsi terhadap perusahaan-perusahaan di daerah.

Terdapat sisi negatif maupun positif yang timbul.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo menjelaskan positifnya, kini pihaknya bisa lebih intens dalam melakukan komunikasi dengan perusahaan maupun komunitas dan organisasi serikat buruh.

Sedangkan sisi negatifnya, kewenangan pemerintah untuk memantau aktifitas maupun aduan oleh pengusaha menjadi ada batasan.

“Meski begitu, fungsi pengawasan sekarang ditarik provinsi tapi koordinasi dan upaya preventif dalam hal pembinaan masih tetap kami lakukan,” ujar Yoyok kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (30/1/2019).

Di sisi lain, Sekretaris Disnaker Kabupaten Malang, Eko Darmawan menerangkan  rata-rata dalam satu bulan jumlah aduan yang masuk dari perusahaan yang ada di Kabupaten Malang berkisar antara 1 sampai 2 laporan.

Laporan meliputi seperti sengketa hak, sengketa PHK dan sengketa antar organisasi buruh.

Sengketa biasanya terjadi ketika perusahaan memberhentikan karyawan tanpa memberikan pesangon yang layak.

Selain itu sepanjang tahun 2019, Eko menerangkan pihaknya belum menerima laporan terkait dengan komplain kepatuhan BPJS.

Sebagai tindakan solutif, Disnaker Kabupaten Malang telah membentuk tim khusus guna mengawal terselenggaranya jaminan sosial perusahaan kepada karyawannya secara patuh.

“Paling mendominasi masih sengketa hak dan PHK,” jelas Eko.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: Zainuddin
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved